KUNINGAN — Kritik pedas yang dilayangkan oleh Saddam Husen terhadap sikap Bupati Kuningan soal hasil Open Bidding (OB) Sekretaris Daerah (Sekda), menuai tanggapan tajam dari kalangan muda Golkar. Pengurus Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kuningan, Dadang Saputra, menyebut pernyataan Sadam Husen sebagai bentuk kekurangpahaman terhadap kompleksitas persoalan birokrasi dan fiskal di Kabupaten Kuningan.
“Justru menurut saya, Pak Bupati sedang menggunakan akal sehatnya. “Mengapa? Karena posisi Sekda itu bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah kunci dalam tata kelola perencanaan dan APBD. Dan kita tahu, kondisi fiskal Kuningan saat ini sedang tidak baik-baik saja.” Jelas Dadang.
Dadang menyebut, langkah diam Bupati Kuningan dalam menyikapi hasil seleksi terbuka Sekda tidak bisa dibaca sebagai sikap pasif. Menurutnya, itu adalah bentuk kehati-hatian untuk memastikan bahwa figur yang dipilih benar-benar mampu mengelola perencanaan dan keuangan daerah, terutama setelah warisan tunda bayar yang membebani kas daerah.
“Kalau kita bicara akal sehat, ya harusnya kita bertanya: siapa yang bertanggung jawab atas tunda bayar yang begitu besar? Siapa yang sebelumnya pegang kendali atas keuangan daerah, tapi membiarkan kas kosong tanpa mitigasi?” ujar Dadang.
Ia juga menyoroti waktu pelaksanaan OB Sekda yang dilakukan saat Kabupaten Kuningan belum memiliki kepala daerah definitif. “Mengapa terburu-buru? Apakah ini untuk mengakomodasi syahwat politik seseorang? Padahal posisi Sekda sangat strategis dan harus punya chemistry dengan bupati terpilih nanti,” tambahnya.
Menurutnya, pelaksanaan OB dalam masa transisi kekuasaan bisa berisiko menghasilkan ketidakharmonisan antara kepala daerah dan Sekda. “Lalu siapa yang rugi? Ya masyarakat,” katanya.
