KUNINGAN – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kuningan, Sandy Rizkya, menyoroti Sidang Paripurna DPRD Kuningan yang singkat saat membahas mengenai Raperda tentang RPJMD tahun 2025-2029 dan tanggapan Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Saw Tresna Septiani, Wakil Ketua DPRD dari Partai Golkar sebagai pimpinan sidang ikut memilih menerima tanggapan tertulis atau penyampaian berkasnya saja tanpa perlu penyampaian Bupati Kuningan. Padahal saat Paripurna itu, Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati, Tuti Andriani kompak hadir dan standby untuk menyampaikan jawaban.
Keputusan itu diambil sesuai usulan sebgian besar anggota fraksi yang menyatakan bahwa berkas dari Bupati hanya diserahkan tanpa perlu disampaikan lebih dulu.
Menurut Sandy, tidak ada yang melarang DPRD untuk memilih tidak mendengarkan penjelasan Akan tetapi menurutnya, hal tersebut tidak menunjukkan etika dan tanggung jawab moril para wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya sebagai legislator. Bahkan, tontonan ketidakseriusan itu dinilai bisa menurunnya kepercayaan publik.
“Memang tidak ada salahnya DRPD langsung menerima berkas, namun di sisi etika dan tanggungjawabnya yang kurang, ini berpotensi turunnya legitimasi di masyarakat,” ujarnya, Kamis (10/7).
Ia juga menyayangkan, rapat Paripurna seharusnya dijadikan ruang untuk berdialetika yang di dalamnya publik juga dilibatkan.
“Bukan hanya sekedar seremonial atau terima berkas belaka, seharusnya paripurna jadikan ruang demokrasi dan berdialetika,” ujarnya.
Ia mendesak agar DPRD menunjukan profesionalisme sebagai wakil rakyat. Hal itu sangat penting supaya terhindar dari ego sectoral yang menjadi pemicu terhambatnya kebijakan publik.
“Demi mewujudkan legitimasi publik, maka seharusnya tunjukan profesionalisme, jangan sampai ego sektoral menjadi pemicu yang menghambat kebijakan publik,” ujarnya (Icu)
