KUNINGAN – Juru Bicara Fraksi Gerindra, Sri Laelasari, mengingatkan Bupati Kuningan supaya menetapkan target pendapatan tahun 2026 secara realistis. Hal itu disampaikan agar tragedi “gagal bayar” di masa lalu tidak kembali terulang.
Gerindra menyoroti proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebesar Rp2,796 triliun, yang dinilai lebih tinggi dari target APBD 2025 yakni Rp2,77 triliun, tetapi lebih rendah dibanding realisasi tahun 2024 sebesar Rp2,89 triliun.
Kemudian, catatannya juga diberikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai Rp475,04 miliar, yang meningkat cukup tajam dibanding tahun 2025 sebesar Rp431,09 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp366,19 miliar.
“Target tersebut harus melalui perhitungan yang matang, antisipatif, dan realistis. Kita tidak ingin tragedi gagal bayar akibat target pendapatan yang terlalu optimis terulang kembali,” ujar, Sri, Rabu (8/10/2025)
Sorotan tajam juga diberikan pada komponen retribusi daerah yang melonjak hampir sepuluh kali lipat, dari Rp21,66 miliar pada tahun 2025 menjadi Rp219,24 miliar di tahun 2026. Gerindra meminta penjelasan rinci mengenai sumber kenaikan tersebut serta komponen mana yang diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan.
Selain itu, anak buah Prabowo itu menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD sebagai salah satu sumber PAD, serta mendorong langkah-langkah strategis dalam optimalisasi pendapatan daerah.
Dari sisi belanja daerah, Gerindra mencatat adanya peningkatan besar pada belanja operasi yang mencapai Rp2,76 triliun, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Pihaknya meminta agar peningkatan belanja operasi sejalan dengan peningkatan kinerja aparatur dan efisiensi pelayanan publik, terlebih di tengah kondisi pengetatan anggaran nasional.
Sebaliknya, belanja modal justru mengalami penurunan dari Rp189,33 miliar pada 2025 menjadi Rp146,05 miliar pada 2026. Gerindra meminta pemerintah daerah untuk memberikan gambaran rinci mengenai alokasi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan yang akan dilaksanakan tahun depan.
Lebih lanjut, pihaknya juga menegaskan pentingnya sinkronisasi RAPBD 2026 dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi makro daerah. Pihaknya juga meminta penjelasan terkait sektor-sektor unggulan yang akan menjadi penggerak ekonomi Kuningan di tahun 2026.
Dalam konteks pembangunan, Gerindra mengingatkan agar fokus APBD 2026 diarahkan pada pemulihan ekonomi, penguatan sistem kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta mitigasi bencana.
Kemudian, ditekankan juga pentingnya peningkatan alokasi anggaran bagi sektor kesehatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta adanya perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem dan pengangguran di berbagai kecamatan.
“Kami berharap, RAPBD 2026 benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat, bukan hanya angka-angka belaka, melainkan juga semangat untuk memperkuat pelayanan publik dan kemandirian ekonomi daerah,” tandasnya.
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra juga menyoroti aspek pembiayaan daerah, termasuk potensi defisit akibat belum adanya rencana penerimaan pembiayaan dari SILPA, serta menanyakan strategi antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan hingga akhir tahun anggaran 2026. (Icu)
