KUNINGAN – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menekan angka stunting dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan serius di lapangan.
Program yang menyasar anak sekolah, ibu hamil, balita, hingga kelompok rentan itu dinilai belum berjalan optimal dan membutuhkan evaluasi menyeluruh.
Berbagai kasus terkait pelaksanaan MBG turut menjadi sorotan, mulai dari dugaan keracunan makanan, porsi yang tidak sesuai standar, hingga ketidaktepatan nilai gizi dalam menu.
Kondisi tersebut dianggap menandakan adanya masalah dalam aspek hygiene dan sanitasi dapur Badan Gizi Nasional (BGN), kualitas menu, serta mekanisme pengelolaan dapur.
Presiden Mahasiswa BEM Poltekkes KMC Kuningan yang juga mahasiswa D3 Gizi, Akbar Rizkyan Affandy, menegaskan bahwa persoalan mendasar terletak pada minimnya tenaga gizi profesional yang ditempatkan di dapur-dapur BGN.
”Masih banyak dapur BGN yang tidak memiliki ahli gizi. Bahkan ada yang diisi oleh lulusan yang tidak sesuai profesinya. Ini jelas bertentangan dengan semangat Program Makanan Bergizi Gratis. Pemerintah harus mengevaluasi hal ini agar tujuan program bisa tercapai,” ujar Akbar.
Akbar juga menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang sebelumnya menyebut tidak membutuhkan ahli gizi maupun organisasi profesi Persagi dalam program MBG.
“Jika memang mencari tenaga ahli gizi sulit, mekanisme pengelolaan dapur justru harus dievaluasi. Saat ini satu ahli gizi bisa menangani ratusan bahkan ribuan porsi, dan itu sangat membebani. Pemerintah seharusnya bekerja sama dengan Persatuan Ahli Gizi (PERSAGI) untuk menyelesaikan problem ini,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan, Shela Dwi Amaliyanti, Ketua HIMAGI Poltekkes KMC Kuningan. Ia menilai kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah.
“Perencanaan menu, perhitungan energi, dan pengawasan hygiene sanitasi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Penempatan tenaga non-gizi di dapur MBG membuka risiko besar terjadinya ketidaksesuaian menu dan kejadian keracunan,” ujarnya.
Shela menegaskan bahwa ahli gizi merupakan elemen vital dalam memastikan makanan yang diberikan melalui MBG benar-benar aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan target sasaran.
“Jika pemerintah terus mengabaikan peran ahli gizi, maka risiko kesalahan menu, ketidaktepatan kebutuhan gizi, hingga keracunan akan semakin besar. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan menyeluruh, termasuk evaluasi dapur BGN dan kerja sama dengan PERSAGI,” tegasnya.
Baik BEM maupun HIMAGI Poltekkes KMC Kuningan berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada penyaluran program, tetapi juga pada kualitas, keamanan, dan profesionalisme tenaga yang terlibat.
Evaluasi mendalam dinilai penting agar Program Makanan Bergizi Gratis benar-benar mampu memberi dampak positif bagi masyarakat. (Icu)