
KUNINGAN —DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan kian sibuk, di dalam aula rapat di Hotel Purnama Mulia Cigugur, Selasa (23/12/2025) sore itu, sebuah evaluasi pahit sedang dibedah. Pemicunya jelas yakni anjloknya perolehan suara partai di sejumlah kecamatan pada pemilu terakhir. Tak ingin berlama-lama dalam romantisme sejarah sebagai partai penguasa, sang nakhoda, Nuzul Rachdy, memilih langkah ekstrem dengan membongkar ulang mesin politik di tingkat bawah.
Agenda besar bertajuk Musyawarah Anak Cabang (Muscab), bukan hanya hajatan struktural lima tahunan. Bagi PDIP Kuningan, ini adalah “operasi pembersihan” dan penataan ulang SDM partai yang dianggap mulai kehilangan daya gedor di Tingkat bawah.
Nuzul Rachdy menegaskan bahwa pola lama yang menempatkan figur ketua tingkat kecamatan (PAC) hanya berdasarkan senioritas atau “kedekatan” sudah tamat. Kali ini, PDIP menerapkan mekanisme yang menyerupai seleksi korporasi berupa tes tertulis hingga fit and proper test.
“Ini konsolidasi serius, perintah langsung dari pusat. Kita tidak butuh hanya orang lama yang loyal, tapi kita butuh kader yang punya kapasitas tempur. Semua posisi terbuka untuk dievaluasi, termasuk petahana,” ujar Zul sapaan akrab Nuzul Rachdy dengan nada tegas saat ditemui di sela penjaringan calon pengurus.
Dari lebih dari 100 nama yang terjaring, seleksi berjalan ketat. Nama-nama besar di tingkat lokal tidak lagi mendapat karpet merah. Bahkan, anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai pengurus partai di tingkat kecamatan harus ikut “antre” dan menjalani ujian yang sama dengan kader biasa. Keputusan akhir pun tetap berada di tangan DPD PDIP Jawa Barat yang akan mengunci tiga nama inti (Ketua, Sekretaris, Bendahara) untuk setiap kecamatan.
Satu hal yang menjadi “hantu” bagi para calon pengurus adalah data statistik perolehan suara. Nuzul mengungkapkan bahwa penurunan suara di sebuah wilayah akan menjadi peluru utama dalam sesi wawancara. Calon ketua dituntut mampu menjelaskan mengapa suara banteng “kempes” di wilayahnya dan strategi apa yang dibawa untuk merebutnya kembali.
“Parameter kita jelas yaitu kinerja. Kalau suara turun, tentu ada pertanyaan, apa yang salah dengan kepemimpinan sebelumnya? Kita ingin SDM yang mampu membaca tantangan, bukan sekadar mililtan yang teriak-teriak tapi suaranya hilang saat pemilu,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPRD Kuningan itu.
Tantangan ini kian nyata mengingat PDIP Kuningan harus menjaga dominasi legislatif sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kontestasi Pilkada dan target jangka panjang Pemilu 2029. Bagi Zul, kursi harus aman dan suara harus naik, tidak ada tawar-menawar.
Transformasi pola pikir kader menjadi agenda tersembunyi di balik Muscab ini. PDIP ingin bergeser dari sekadar mengandalkan loyalitas ideologis menjadi kekuatan politik yang terorganisasi secara profesional. Nuzul menyebutkan, pengurus PAC harus menjadi simpul persatuan, bukan justru menjadi sumber konflik di tingkat desa.
Proses seleksi ini juga secara otomatis menyisihkan kader-kader yang “cacat” administrasi, seperti mereka yang berstatus ASN, PPPK, hingga perangkat desa, guna menjaga kemurnian mesin politik dari benturan regulasi pemerintah.
“Soliditas adalah harga mati. Jika mesin di tingkat bawah rapi dan profesional, kita akan jauh lebih siap menghadapi pertarungan politik yang kian kompetitif,” pungkas Zul.
Di tengah peta politik Kuningan yang dinamis, langkah PDIP ini seolah mengirim pesan ke rival-rivalnya yakni sang banteng sedang menyembuhkan luka, mengasah tanduk, dan bersiap melakukan serangan balik dari tingkat ranting terkecil. (ali)





Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.