HAMPIR sepuluh tahun lalu, Kabupaten Kuningan pernah menegaskan sebuah visi besar yang patut dibanggakan: menjadi Kabupaten Pendidikan. Pencanangan ini dilakukan sekitar tahun 2016 dan pada masanya memunculkan optimisme luas. Diskursus publik dan akademik berkembang, kajian konseptual dilakukan, bahkan sebuah blueprint Kabupaten Pendidikan telah disusun oleh Tim Akselerasi Kabupaten Pendidikan sebagai peta jalan menuju transformasi pendidikan daerah. Kini, setelah waktu berjalan cukup panjang, satu pertanyaan reflektif sekaligus mendesak layak diajukan: masihkah visi Kabupaten Pendidikan itu hidup dalam arah kebijakan Kabupaten Kuningan, atau justru perlahan memudar dari praktik pembangunan daerah? Pertanyaan ini penting bukan untuk menyalahkan, melainkan sebagai pengingat akademik dan kebijakan bahwa sebuah visi besar membutuhkan keberlanjutan, bukan sekadar momentum.
Secara objektif, Kabupaten Kuningan memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi Kabupaten Pendidikan. Dari sisi geografis dan ekologis, Kuningan dianugerahi lingkungan belajar yang jarang dimiliki daerah lain. Letaknya yang berada di bawah naungan Gunung Ciremai dengan udara sejuk, suasana relatif tenang, serta bentang alam yang kaya nilai ekologis merupakan learning ecosystem alami yang mendukung kualitas pembelajaran, kesehatan mental peserta didik, dan pembentukan karakter. Dalam perspektif pendidikan modern, lingkungan bukan sekadar latar, melainkan bagian integral dari proses belajar. Karena itu, pencanangan Kabupaten Pendidikan pada 2016 sesungguhnya bukan keputusan simbolik, tetapi berbasis pada potensi riil daerah yang sangat strategis.
Upaya konkret pun pernah dilakukan. Salah satunya melalui pengembangan Kurikulum Gunung Ciremai, sebuah inisiatif pendidikan berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai lingkungan, budaya, dan karakter ke dalam pembelajaran. Langkah ini menunjukkan bahwa gagasan Kabupaten Pendidikan pernah diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata, bukan sekadar jargon. Memasuki awal tahun 2025, harapan publik kembali menguat dengan diluncurkannya Program Sekolah Keren. Program ini, dari sisi substansi, memiliki kesesuaian dengan semangat Kabupaten Pendidikan: peningkatan mutu sekolah, inovasi pembelajaran, serta penguatan ekosistem pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman. Jika ditempatkan dalam kerangka besar, program ini seharusnya menjadi salah satu pengungkit kebangkitan Kabupaten Pendidikan.
Namun persoalan mendasar yang dirasakan publik adalah bahwa berbagai inisiatif pendidikan tersebut tampak berjalan parsial dan terfragmentasi. Program hadir silih berganti, tetapi belum sepenuhnya terangkai dalam satu narasi besar yang konsisten bernama Kabupaten Pendidikan. Di sinilah muncul kesan bahwa visi besar itu seolah berhenti di tengah jalan—tidak mati, tetapi juga belum benar-benar hidup. Padahal, jika merujuk pada dokumen perencanaan daerah, pendidikan sejatinya telah ditempatkan sebagai sektor strategis. Dalam RPJMD Kabupaten Kuningan, pendidikan secara umum dirumuskan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing daerah, serta pembangunan yang berkelanjutan. Rumusan ini sejalan dengan amanat nasional yang menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
Lebih lanjut, dalam Renstra Dinas Pendidikan, arah kebijakan umumnya menekankan pada peningkatan mutu layanan pendidikan, pemerataan akses, penguatan karakter peserta didik, serta relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan. Secara normatif, rumusan ini sangat selaras dengan gagasan besar Kabupaten Pendidikan. Masalahnya bukan pada ketiadaan rumusan kebijakan, melainkan pada belum kuatnya penegasan Kabupaten Pendidikan sebagai payung strategis utama. Konsep tersebut belum sepenuhnya dihadirkan sebagai grand design yang mengorkestrasi seluruh program, indikator kinerja, dan prioritas anggaran pendidikan daerah.
Akibatnya, terdapat jarak antara dokumen perencanaan dan realitas implementasi. Kabupaten Pendidikan lebih sering dikenang sebagai wacana masa lalu, ketimbang dirasakan sebagai arah pembangunan pendidikan hari ini. Kondisi ini patut menjadi refleksi bersama. Tanpa kesinambungan kebijakan lintas periode pemerintahan, visi besar akan mudah tereduksi menjadi slogan. Ia tidak dihapus, tetapi perlahan kehilangan daya dorong dalam praktik.
Karena itu, waktunya Kabupaten Pendidikan Kuningan bangkit kembali. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, khususnya Bupati sebagai pemegang mandat pembangunan daerah, perlu melakukan penegasan ulang secara politik dan administratif: apakah Kabupaten Pendidikan masih menjadi identitas strategis daerah yang ingin diperjuangkan bersama? Jika jawabannya ya, maka langkah konkret perlu segera dilakukan. Mulai dari mereviu kembali blueprint Kabupaten Pendidikan, menyelaraskannya dengan RPJMD dan Renstra terkini, hingga menjadikannya sebagai rujukan utama dalam perumusan program dan penganggaran pendidikan.
