KUNINGAN — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan mencoba keluar dari pola lama forum konsultasi publik yang selama ini dinilai kurang efektif. Dalam penyusunan arah pembangunan daerah tahun 2027 dengan tema SDM Unggul Untuk Masa Depan yang Kompetitif, Bappeda memilih pendekatan partisipatif dengan melibatkan empat segmen strategis masyarakat sejak awal perencanaan.
Empat kelompok tersebut terdiri dari kalangan akademisi, komunitas atau organisasi masyarakat sipil seperti LSM dan profesi, kelompok bisnis atau dunia usaha, serta unsur media. Keempatnya dinilai telah mewakili spektrum pemikiran dan kepentingan publik yang dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.
“Kita menampung masukan dari yang sudah diundang ini. Yang pertama akademisi, kedua komunitas seperti LSM dan profesi, ketiga kelompok bisnis—pengusaha kopi, pengusaha UMKM, dan pelaku usaha lainnya—serta yang keempat dari media,” ujar Kepala Bappeda Kuningan, Purwadi Hasan Darsono, usai sesi serap aspirasi pada Forum Diskusi Kelompok Terarah Pra Konsultasi Publik, di Imah Amih Resto, Selasa (27/1/2026).
Menurut Purwadi, keempat segmen tersebut dipandang mampu memberikan gambaran objektif mengenai kebutuhan, tantangan, serta potensi pembangunan Kabupaten Kuningan menuju tahun 2027. Akademisi diharapkan menyumbangkan analisis berbasis data dan kajian ilmiah, komunitas membawa suara sosial masyarakat, pelaku usaha memberi perspektif ekonomi riil, sementara media berperan sebagai pengamat sekaligus penyambung aspirasi publik.
Langkah ini sekaligus menjadi evaluasi atas pola forum konsultasi publik sebelumnya yang kerap bersifat seremonial. Dalam praktik lama, forum biasanya hanya diisi dengan sambutan pembukaan, pidato formal, lalu dilanjutkan dengan istirahat, makan, dan salat (ishoma). Diskusi substansial yang direncanakan sering kali tidak berjalan.
“Biasanya forum konsultasi publik itu dikumpulkan, ada pidato pembukaan, mendengarkan sambutan, lalu masuk ishoma. Setelah itu diskusi tidak jadi, peserta langsung balik kanan,” kata Purwadi.
Melalui pola baru ini, Bappeda mengubah alur kegiatan. Tidak ada diskusi formal yang kaku, melainkan dialog terbuka yang memungkinkan setiap peserta menyampaikan pandangan secara langsung. Seluruh masukan dicatat dan direkam sebagai bahan perencanaan.
“Kita sekarang coba pola lain. Kita mendengarkan semua masukan, kita catat, kita record. Nanti hasilnya akan kita bawa kembali ke Forum Konsultasi Publik berikutnya,” ujarnya.
Pendekatan ini dimaksudkan agar aspirasi publik tidak berhenti sebagai formalitas, tetapi benar-benar masuk dalam dokumen perencanaan daerah. Bappeda menilai bahwa pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada perspektif birokrasi, melainkan harus dibentuk dari pengalaman langsung para pemangku kepentingan.
Sejumlah isu strategis mengemuka dalam dialog Bersama unsur jurnalis, mulai dari penguatan SDM jurnalis dari sertifikasi hingga keberpihakan anggaran, termasuk perbaikan kualitas layanan publik, hingga medsos kedinasan yang dinilai kurang mengedukasi.
Bappeda memastikan seluruh masukan akan dikompilasi dan diselaraskan dengan visi pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Hasilnya akan menjadi salah satu bahan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kuningan tahun 2027.
Dengan pendekatan partisipatif ini, pemerintah daerah berharap proses perencanaan tidak lagi rutinitas tahunan, melainkan menjadi ruang dialog nyata antara pemerintah dan masyarakat untuk menentukan arah masa depan Kuningan. (ali)
