KUNINGAN — Pemerintah Kabupaten Kuningan tengah mengupayakan pengembalian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya dipotong sebesar 20 persen. Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah menjadi instruksi langsung, meski kondisi keuangan daerah masih berada dalam tekanan.
“TPP ASN yang dipotong 20 persen sedang kita bahas untuk dikembalikan. Yang pasti, sudah saya instruksikan agar dikembalikan. Mudah-mudahan bisa,” kata Dian Rachmat Yanuar, Selasa (10/2/2026).
Dian mengakui, upaya pengembalian TPP dilakukan di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan yang masih mengalami defisit. Meski demikian, ia menilai langkah tersebut tetap perlu diupayakan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan ASN.
“Sekarang memang APBD kita masih minus. Tapi ini bagian dari proses penyehatan keuangan daerah yang harus kita lalui bersama,” ujarnya.
Menurut Dian, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terakhir, pemerintah daerah telah menyelesaikan persoalan gagal bayar yang sempat membebani keuangan daerah. Proses tersebut, kata dia, tidak terlepas dari pengorbanan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersedia memangkas anggaran secara signifikan.
“Dalam waktu kurang dari satu tahun, persoalan gagal bayar bisa kita selesaikan. Teman-teman di SKPD bahkan rela anggarannya dipangkas sampai 80 persen,” kata Dian.
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa kondisi keuangan daerah akan mencapai titik nol pada tahun ini. Artinya, tidak ada lagi beban tunggakan yang menghambat pergerakan anggaran di tahun-tahun berikutnya.
“Saya yakin tahun ini kita bisa mencapai titik nol. Dan pada 2027, APBD Kuningan sudah mulai bergerak dari kondisi nol, bebas dari beban utang,” ujarnya.
Meski demikian, Dian tidak menutup mata terhadap banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Ia menyebut, penataan keuangan daerah hanyalah satu dari sekian tantangan yang dihadapi pemerintahannya.
“Pekerjaan rumah memang masih banyak. Tapi kami merasa yakin, karena banyak hal strategis yang sudah mulai kita lakukan,” katanya.
Dian menjelaskan, dalam waktu yang relatif singkat, pemerintah daerah mencoba menerapkan pola baru dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Fokus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, sekaligus meminimalisir kegiatan yang bersifat seremonial.
“Kami mencoba pola baru dengan program-program yang berdampak. Program seremonial kita minimalkan,” kata Dian.
Ia berharap, langkah-langkah strategis tersebut dapat menjadi fondasi kuat bagi pemulihan dan penguatan fiskal daerah, sekaligus mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan. (ali)
