KUNINGAN – Pengamat publik sekaligus Direktur Jamparing Research, Topic Offirstson, menyoroti buruknya pola komunikasi para pejabat teras di Kabupaten Kuningan. Hal itu disebut karena sejak kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian-Tuti, permasalahan demi permasalahan kerap muncul dan ramai.
Menurut Opik, begitu sapaan akrabnya, setiap persoalan yang muncul, penyampaian informasi kepada publik sering tidak utuh dan kurang terstruktur. Akibat dari itu beragam penafsiran di tengah masyarakat terjadi dan terus ramai, baik langsung maupun di media sosial.
“Banyak faktor yang menyebabkannya, salah satu yang tidak kalah berperan adalah komunikasi. Jika kondisinya ramai seperti ini terus, komunuaksi birokrat kita kurang baik,” tuturnya, saat Podcast di Cikalpedia, Selasa (7/4/2026) malam.
Menurutnya, pola komunikasi yang kurang efektif tersebut menunjukkan belum optimalnya kemampuan komunikasi publik di kalangan pejabat. Selain pejabat yang secara langsung diminta keterangan oleh insan pers atau stakeholder tertentu, peran kehumasa atau juru bicara gedung putih pun belum terasa kehadirannya. Isu-isu strategis yang sudah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya diketahui publik.
Opik juga menyoroti buruknya komunikasi ketika masih ada sejumlah pejabat yang kerap memilih menjawab “no comment” saat ditanya atau saling lempar masalah. Menurutnya, sikap tersebut justru dapat memperkeruh situasi. Alih-alih meredam polemik, pernyataan tersebut dinilai membuka ruang spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Ketika pejabat memilih diam atau menjawab “no comment” publik akan mengisi kekosongan informasi itu dengan asumsi mereka sendiri. Ini berbahaya, karena bisa membentuk opini yang belum tentu benar,” ujarnya
Salah satu contoh, kata Opik, saat menangani isu temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR), respons yang disampaikan kepada publik dinilai tidak komprehensif dan cenderung normatif. Hal tersebut membuat masyarakat kesulitan memahami duduk persoalan secara utuh.
”Soal TGR, angka yang beredar itu kan sekitar 8 M sekian dan isu tersebut larut berhari-hari. Selanjutnya, ketika ada pertemuan di DPRD muncul angka tidak sampai 8 M sekian, tetapi hanya sekitar 3,2 M. Kenapa penjelasan ini terlambat sekali? Seharusnya kan ketika isu beredar itu bisa dijelaskan, asal usulnya seperti apa. Kalau seperti ini kan bisa diminimalisir kegaduhan ini,” katanya.
Selain persoalan TGR, Kabupaten Kuningan juga tidak pernah kosong dari polemik. Mulai kasus Open Bidding Sekda, PDAM, dugaan transfer uang 50 juta, tunjangan DPRD, sampai tahapan seleksi kepala sekolah yang disoal P3K.
Pihaknya berpesan ketika ada pertanyaan dari awak media, para pejabat tidak perlu menghindar atau menutup diri, melainkan memberikan penjelasan sesuai kapasitas dan data yang dimiliki saat itu. Karena menurutnya, keterbukaan sejak awal justru dapat meredam berkembangnya isu yang tidak akurat di tengah masyarakat.
”Saya berharap ketika ada pejabat ditanya oleh awak media, jangan menjawab dengan no coment. Saya melihat di beberapa media, salah satu pejabat ketika ditanya soal aliran dana masuknya kemana, kemudian dijawab no coment. Saya rasa dengan jawaban itu, publik akan menafsirkan “iya”. Sebaiknya kalau ada pertanyaan seperti itu, harus jawab dengan narasi yang bagus,” tuturnya.
Ia menegaskan, komunikasi yang terbuka bukan berarti harus mengungkap seluruh hal secara detail, tetapi lebih pada bagaimana pejabat mampu menyampaikan informasi secara proporsional dan bertanggung jawab.
Menurutnya juga, dalam situasi tertentu memang ada informasi yang belum bisa disampaikan secara penuh, namun hal tersebut tetap bisa dikomunikasikan dengan cara yang tepat tanpa harus menutup diri. (Icu)
