KUNINGAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan menggelar konsolidasi untuk kembali aksi setelah sebelumnya menyambangi DPRD Kabupaten Kuningan. Aksi jilid 2 itu disiapkan untuk menyoal prihal hasil pemeriksaan BPK RI.
Salah satu penyebab akan dilakukan aksi susulan karena Bupati Kuningan dan Sekretaris Daerah (Sekda) yang diharapkan hadir untuk memberikan tanggapan langsung, justru tidak tampak di lokasi. Rencana, aksi jilid II tersebut akan digelar ke kantor Bupati atau ke pihak eksekutif.
Aksi tersebut diketahui merupakan bentuk kekecewaan HMI terhadap proses penanganan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai belum transparan.
Kekecewaan massa semakin menguat setelah muncul perbedaan angka dalam pembahasan temuan tersebut. Sebelumnya, DPRD menyebut nilai TGR mencapai Rp8,6 miliar. Namun, angka tersebut disebut menyusut menjadi Rp3,2 miliar setelah dilakukannya rapat tertutup bersama Komisi IV, yang memicu tanda tanya di kalangan masa aksi.
Selain itu, masa aksi juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Taspen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang hingga kini dinilai belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari pihak terkait.
”Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak eksekutif. Padahal, kami sudah mengundang secara resmi,” ujar Ketua HMI, M. Noval Harist, Kamis, (16/4/2026).
Oleh karena itu, pihaknya akan merancang kembali aksi dengan membawa massa yang lebih besar ke pemerintah daerah sebagai bentuk tekanan agar tuntutan mereka segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan tanpa alasan, melainkan sebagai upaya menjaga marwah gerakan mahasiswa dalam mengawal isu-isu publik yang dinilai krusial.
”Kami akan turun kembali dengan membawa masa yang lebih banyak, terutama kami ingin mendengarkan secara jelas dari pihak eksekutif,” tutupnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Koordinator aksi, M. Al Ghifari Kusumawardany. Menurutnya, ketidakhadiran pihak eksekutif dalam aksi tersebut mencerminkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi masyarakat, khususnya mahasiswa.
Ia menilai, forum aksi yang digelar di depan Gedung DPRD seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memberikan klarifikasi secara terbuka atas berbagai persoalan yang tengah disoroti publik.
”Kami datang membawa data hasil kajian dan tuntutan yang jelas. Tapi ketika pihak yang memiliki kewenangan justru tidak hadir, ini menjadi hal yang buruk bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ghifari menyampaikan bahwa HMI akan terus mengawal isu tersebut hingga mendapatkan kejelasan yang utuh, baik terkait selisih angka TGR maupun dugaan pengelolaan dana Taspen P3K.
Ia menyebut, pihaknya akan menggelar konsolidasi, Jum’at, (17/4/2026), guna menyiapkan segala bentuk persiapan untuk melanjutkan aksi jilid II. “Kami belum menentukan kapan jadinya aksi, keputusan nanti setelah konsolidasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Ia juga mendesak DPRD Kabupaten Kuningan untuk tidak berhenti pada rapat-rapat internal, melainkan segera memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka yang melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk eksekutif dan instansi teknis.
”Kami ingin semuanya dibuka secara terang benderang. Jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi, apalagi ini menyangkut uang negara dan hak publik untuk tahu,” tutupnya.