KUNINGAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kuningan sempat menyebarkan pesan panjang melalui saluran WhatsApp tentang larangan atau arahan supaya membatalkan nonton bareng film Pesta Babi. Hanya saja, larangan tersebut sudah ditarik kembali dengan alasan pertimbangan tertentu.
Awal penolakan tersebut dilayangkan kepada Ketua Dewan Pakar Dewan Kebudayaan Kuningan prihal nonton bareng, diskusi, dan reforming art film berjudul “Pesta Babi” yang dikabarkan akan digelar di Grahawangi Kuningan pada 18 Mei 2026.
Melalui pesan tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kuningan, KH. Dodo Syarif Hidayatullah, meminta agar kegiatan tersebut dipertimbangkan kembali bahkan dibatalkan apabila informasi yang beredar benar adanya.
Menurutnya, tema film tersebut dinilai tidak selaras dengan karakter masyarakat Kabupaten Kuningan yang dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta akhlakul karimah.
“Film dengan tema seperti ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun dan menjaga norma sosial keagamaan,” tulisnya dalam pesan tersebut.
Ia juga menilai penggunaan tema “Pesta Babi” dalam ruang publik berpotensi memunculkan sensitivitas di masyarakat, terlebih jika dikemas dalam bentuk diskusi terbuka dan reformasi kesenian.
Pihaknya meminta Dewan Kebudayaan Kabupaten Kuningan lebih selektif dalam memfilter perkembangan kebudayaan agar tetap memperhatikan etika sosial dan visi daerah yang agamis.
“Jangan sampai pengembangan budaya justru terkontaminasi oleh tema-tema yang bertentangan dengan norma masyarakat hanya demi sensasi atau nilai jual,” lanjutnya.
Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan urgensi pemutaran dan pembahasan film tersebut di ruang publik Kabupaten Kuningan. Ia menilai kebebasan berekspresi dalam seni tetap harus mempertimbangkan kondisi sosial, kultur masyarakat, dan potensi dampak yang ditimbulkan.
Meski demikian, MUI juga meminta klarifikasi apabila informasi nobar tersebut ternyata tidak benar atau sekedar hoaks. Ia berharap pihak berwenang dapat melakukan penelusuran agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat.
Pesan tersebut juga turut ditembuskan kepada Bupati Kuningan sebagai bentuk perhatian terhadap isu sosial dan kebudayaan yang dinilai sensitif.
Saat dikonfirmasi ulang oleh Cikalpedia.id, pihaknya mengaku belum mengetahui isi dari film tersebut secara utuh. Ia mengira film tersebut mengandung hal yang kontradiktif dengan ajaran agama Islam, terlebih melihat judul yang dinilai sensitif di tengah masyarakat religius seperti Kabupaten Kuningan.
Namun setelah mendapatkan penjelasan dari sejumlah pihak dan menelusuri beberapa referensi, dirinya memutuskan untuk menarik kembali pesan keberatan yang sebelumnya disampaikan.
“Saya tarik kembali karena itu baru kesan melihat judul, belum melihat isinya apa. Saya sudah mendapatkan kejelasan dari beberapa referensi, kontennya tidak terkait dengan hewan yang diharamkan dalam syariat Islam. Ya, judul film merupakan kreasi cerdas pembuat film sehingga bisa membuat orang bereaksi atau penasaran,” ujarnya, Jum’at, (15/5/2026).
Ia menambahkan, apabila isi film tersebut memang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, maka sikap keberatan yang sebelumnya disampaikan bisa saja tetap dilanjutkan. Namun setelah melakukan komunikasi dan menerima penjelasan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pakar Kebudayaan Kabupaten Kuningan, dirinya memilih menarik kembali pesan tersebut.
“Jika hewan yang disebut pada judul itu ternyata di kontennya adalah hewan yang diharamkan dalam syariat Islam, WA saya bisa saja dilanjutkan. Tapi saya sudah komunikasi dengan Pa Ajat selaku Dewan Pakar Kebudayaan,” katanya.
Meski demikian, ia berharap film tersebut benar-benar memiliki nilai edukatif dan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya terkait kehidupan sosial dan kebangsaan.
“Tentunya saya berharap film ini edukatif dan memberikan pencerahan kepada masyarakat serta semua insan yang terkait dengan konten sehingga menggugah semua pihak bagaimana seharusnya kita hidup dan membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara,” tutupnya.
Penulis: Icu Firmansyah || Editor: Sopandi