KUNINGAN – Maraknya fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kabupaten Kuningan turut menjadi perhatian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Sepanjang tahun 2026, lembaga tersebut mencatat telah melakukan penanganan terhadap delapan orang yang teridentifikasi memiliki orientasi seksual sesama jenis.
Euis Nurmala, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA Kabupaten Kuningan menyebutkan, delapan pasangan tersebut merupakan anak-anak yang masih berada di bawah umur. Penanganan dilakukan melalui pendekatan pendampingan dan konseling dengan melibatkan orang tua maupun pihak terkait lainnya.
“Baru setengah tahun kami menangani delapan orang LGBT dan itu anak di bawah umur. Dominan kasus ini di Kuningan wilayah timur,” ujarnya saat ditemui di kantor kerjanya, Kamis, (4/6/2026).
Euis mengatakan, jumlah kasus yang ditangani tersebut menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meski demikian, pihaknya belum merinci data penanganan pada tahun-tahun sebelumnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa orang yang ditangani diketahui tergabung dalam salah satu komunitas di media sosial yang sempat viral pada saat itu.
“Dari tahun ke tahun memang meningkat, tapi tidak melonjak. Dalam penanganannya, kami mengedepankan pendekatan konseling dan pendampingan psikologis,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurutnya, fenomena LGBT pada anak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya lingkungan pergaulan, penggunaan media sosial, hingga kurangnya perhatian dan komunikasi dalam keluarga.
“Faktornya bermacam-macam. Ada pengaruh lingkungan, pergaulan, media sosial, dan juga pola pengasuhan di rumah. Oleh karena itu kami tidak bisa melihat dari satu sisi saja,” katanya.
Selain itu, UPTD PPA tengah gencar berkoordinasi dengan guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah yang kerap menjadi pihak pertama mengetahui perubahan perilaku maupun kondisi psikologis peserta didik.
Menurut Euis, sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah menjadi kunci penting dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai persoalan yang dihadapi anak.
“Kami terus berkoordinasi dengan guru BK karena mereka yang sehari-hari berinteraksi dengan anak-anak di sekolah. Biasanya mereka lebih cepat mengetahui ketika ada perubahan perilaku pada siswa,” ungkapnya.
Melalui koordinasi tersebut, pihaknya berharap setiap permasalahan yang dialami anak dapat terdeteksi lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan komprehensif.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan semua pihak, baik keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar, agar anak-anak mendapatkan pendampingan yang optimal,” tutupnya.
