
JAKARTA – Ego sektoral dalam peta pembangunan daerah perbatasan tampaknya coba dikikis lewat lobi politik di tingkat pusat. Guna meloloskan sejumlah proyek strategis yang terganjal keterbatasan anggaran daerah, para kepala daerah yang tergabung dalam forum kerja sama regional Kunci Bersama melakukan audiensi khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., yang bertindak selaku Ketua Sekretariat Kunci Bersama. Dian memboyong para sejawatnya dari sembilan daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, yakni Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Ciamis, Cilacap, Brebes, Kota Banjar, Majalengka, Pangandaran, hingga Indramayu.
Menko AHY merespons positif kehadiran paguyuban antarprovinsi ini. Ia mengaku kepincut dengan filosofi yang melandasi terbentuknya Kunci Bersama. Bagi AHY, forum ini menjadi prototipe penting untuk mengurai keruwetan pembangunan berbasis kawasan, penguatan konektivitas logistik, serta pembukaan keran investasi lintas batas yang selaras dengan garis kebijakan prioritas nasional.
“Tantangan pembangunan ke depan tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial atau sendiri-sendiri. Kita butuh kerja bersama untuk mengoptimalkan potensi ini, sehingga kawasan perbatasan Jabar-Jateng dapat menjelma menjadi koridor pertumbuhan baru yang kompetitif,” kata AHY menegaskan.
Menagih Utang Infrastruktur Waduk Darma dan Waduk Kuningan
Dalam sesi pemaparan teknis, Bupati Dian Rachmat Yanuar memanfaatkannya untuk melempar otokritik sekaligus menagih intervensi dana APBN bagi Kabupaten Kuningan. Dian secara blak-blakan menyodorkan sejumlah problem krusial yang selama ini jalan di tempat akibat cekaknya kemampuan fiskal daerah.
Tiga isu utama yang disorot Dian meliputi penanganan kedaruratan sedimentasi dan gulma di Waduk Darma, macetnya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur hulu-hilir Waduk Kuningan, hingga kebutuhan pendanaan pusat untuk kelanjutan megaproyek jalan lingkar (ring road) serta perbaikan sejumlah ruas jalan arteri yang rusak parah di wilayah Kuningan.
“Kemampuan fiskal daerah-daerah perbatasan ini rata-rata masih sangat rendah dan bergantung pada pusat. Tanpa adanya sokongan dana dari APBN, akselerasi infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini akan sangat lamban terealisasi,” ujar Dian.
Kunci Bersama Gandeng Menko AHY Jadi Dewan Penasihat
Dian menguraikan, secara makro ekonomi, kawasan Kunci Bersama yang menghimpun 10 kabupaten/kota sejatinya menguasai ceruk pasar yang gemuk dengan populasi mencapai 14 juta jiwa. Namun, raksasa ekonomi ini dinilai masih mati suri lantaran tersandera oleh lemahnya konektivitas fisik antarwilayah dan rendahnya rata-rata indeks ketahanan pangan daerah.
Untuk mengunci komitmen politik jangka panjang dari pemerintah pusat, forum Kunci Bersama mengambil langkah taktis dengan meminang Menko AHY untuk masuk ke dalam struktur organisasi.
“Kami mewakili seluruh kepala daerah meminta kesediaan Pak Menko AHY untuk menjadi Dewan Penasihat Kunci Bersama. Alhamdulillah, beliau langsung menyatakan kesediaannya. Ini menjadi angin segar sekaligus pemicu optimisme baru bagi percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” pungkas Dian. ***




