
KUNINGAN — Perubahan status desil kesejahteraan yang tidak selaras dengan kondisi ekonomi riil warga menjadi salah satu sorotan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kuningan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, menaruh perhatian khusus pada dampak pergeseran data tersebut. Masyarakat prasejahtera dinilai berisiko kehilangan akses bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga fasilitas pendidikan akibat ketidaksesuaian basis data.
Temuan itu terungkap pada hasil pengawasan yang dilakukan Ika pada Jumat (13/11/2026) di Jalan Adipati Ewangga Nomor 12, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan. Dalam pengawasan tersebut, kenaikan atau perubahan desil kesejahteraan memukul tiga sektor kebutuhan dasar warga:
- Kesehatan: Kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dilaporkan terputus.
- Perlindungan sosial: Berpotensi menghentikan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan pangan.
- Pendidikan: Anak dari keluarga prasejahtera dikhawatirkan kehilangan akses bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) maupun jalur afirmasi sekolah.
“Persoalan data ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat yang kondisi ekonominya masih membutuhkan bantuan justru kehilangan haknya hanya karena perubahan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Verifikasi faktual harus dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” ungkap Ika.
Sorotan Penyalahgunaan NIK dan Validitas Data
Selain pergeseran desil, hasil pengawasan juga mengungkap keluhan warga terkait penyalahgunaan identitas kependudukan—seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu keluarga—yang dikaitkan dengan praktik judi online serta pinjaman online. Indikasi transaksi keuangan mencurigakan dinilai dapat mengaburkan validitas data sosial ekonomi dan merugikan korban salah sasaran.
Rekomendasi pengawasan mendorong instansi terkait turun melakukan verifikasi faktual ke tingkat rumah tangga melalui musyawarah desa atau kelurahan. Pemutakhiran data juga perlu ditopang kanal pengaduan terbuka serta pendampingan administrasi bagi warga terdampak.
“Pemerintah perlu membuka ruang pengaduan dan membantu masyarakat yang mengalami persoalan data. Edukasi perlindungan NIK dan data pribadi juga penting, supaya warga tidak mudah menjadi korban penyalahgunaan identitas, termasuk yang berkaitan dengan judi online dan pinjaman online,” tutur Ika.
Melalui langkah verifikasi lapangan dan pengawalan administrasi kependudukan tersebut, pengawasan DPRD Jabar menekankan agar pembenahan basis data berjalan akurat sehingga hak dasar warga tidak tergerus kekeliruan administratif. (ali)


