
KUNINGAN — Penanganan stunting serta pemerataan akses layanan kesehatan dari kelompok balita hingga lanjut usia menjadi catatan penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kuningan.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, menyoroti masih perlunya intervensi kesehatan masyarakat yang lebih terpadu. Temuan tersebut tercatat dalam resume hasil pengawasan yang dilaksanakan pada Jumat (13/11/2026) di Jalan Adipati Ewangga Nomor 12, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan.
Dalam catatan pengawasan itu, kasus stunting atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis masih ditemukan di lapangan. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan ekonomi keluarga dalam memenuhi asupan gizi seimbang, minimnya pemahaman pola asuh sejak masa kehamilan, serta belum optimalnya distribusi pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita berisiko.
“Penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu program. Harus ada keterlibatan bersama, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kader Posyandu, hingga keluarga. Anak-anak yang berisiko perlu mendapatkan pendampingan dan pemenuhan gizi secara berkelanjutan,” ujar Ika.
Untuk menekan angka kasus tersebut, hasil pengawasan merekomendasikan penyaluran bantuan pangan bergizi secara rutin, pendampingan intensif oleh kader Posyandu bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), serta edukasi pola asuh sehat yang menyasar periode krusial 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Dorong Optimalisasi Posyandu Integrasi Layanan Primer
Selain persoalan gizi balita, pengawasan juga mencatat perlunya perluasan jangkauan layanan kesehatan berbasis masyarakat agar menyentuh seluruh siklus hidup warga—mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, kesehatan reproduksi remaja, skrining penyakit tidak menular pada usia produktif, hingga pemeriksaan berkala bagi lansia.
Sebagai solusi teknis, rekomendasi pengawasan mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang ditopang peningkatan kapasitas kader serta ketersediaan alat pemeriksaan dasar di tingkat desa dan kelurahan.
“Pelayanan kesehatan harus menjangkau semua kelompok usia. Posyandu Integrasi Layanan Primer perlu dioptimalkan agar masyarakat mendapatkan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan, mulai dari balita, remaja, usia produktif, sampai lansia,” tegas Ika.
Seluruh catatan dan rekomendasi pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat ini selanjutnya didorong untuk ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait di Kabupaten Kuningan agar program intervensi gizi dan layanan kesehatan dasar berjalan tepat sasaran. (ali)


