Cikalpedia
site's logo site's logo ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s
Ciamis

Ika Siti Rahmatika Soroti BPJS Purna Aparatur Desa yang Nonaktif

/Dok.Ist

CIAMIS — Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi keluhan menonjol dalam Reses I Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, di Balai Desa Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Kamis (19/11/2026).

Dalam pertemuan bersama warga, persoalan terputusnya jaminan kesehatan tidak hanya dikeluhkan warga kurang mampu, tetapi juga dialami para purna aparatur pemerintahan desa. Mantan perangkat desa yang sebelumnya aktif selama masa tugas harus beralih menjadi peserta mandiri dengan iuran pribadi setelah purna tugas.

Kondisi tersebut dinilai membebani eks perangkat desa yang mayoritas telah memasuki usia lanjut, padahal mereka bertahun-tahun mengabdi menjalankan administrasi dan pelayanan pemerintahan desa.

Untuk menjawab persoalan itu, rekomendasi reses mendorong skema perlindungan kesehatan berkelanjutan bagi purna aparatur desa, antara lain dengan mengintegrasikannya ke dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan pemerintah daerah sesuai ketentuan.

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="1" judul="Baca Juga:"]

Selain itu, instansi terkait diminta melakukan pendataan dan verifikasi cermat untuk mempercepat reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan warga yang mendadak nonaktif agar akses pengobatan tidak terhambat kendala administrasi.

“Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, termasuk para purna aparatur desa yang sudah lama mengabdi, justru kehilangan jaminan ketika memasuki masa purna tugas. Pemerintah perlu mencari skema yang berkelanjutan dan berkeadilan agar mereka tetap bisa mengakses layanan kesehatan,” ujar Ika.

Dua Aspirasi Lain di Desa Rancah

Selain persoalan BPJS Kesehatan, warga Desa Rancah turut menyampaikan dua aspirasi utama lainnya selama reses berlangsung, yakni kebutuhan renovasi Masjid Agung Desa Rancah serta peningkatan perhatian dan dukungan bagi Ketua RT, RW, dan kader desa.

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="2" judul="Baca Juga:"]

Seluruh aspirasi warga Rancah tersebut dihimpun sebagai bahan pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Barat untuk dikoordinasikan bersama pemerintah provinsi maupun perangkat daerah terkait sesuai kewenangan. (ali)