KUNINGAN – Kabupaten Kuningan menerima opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.
Hal ini mengejutkan bagi Wakil Ketua DPRD Kuningan H. Ujang Kosasih, M.Si, mengingat selama 10 tahun berturut-turut Kuningan selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ujang mengungkapkan, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi penyebab utama penurunan opini ini.
Namun, ia belum merinci SKPD mana saja yang bermasalah karena Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK belum sepenuhnya dia melihat secara rinci.
“Saya belum bisa menyebutkan SKPD mana dan temuan apa saja karena LHP-nya belum kami terima secara resmi. Tapi, konon katanya ada tiga SKPD yang jadi faktor utama,” ujar Ujang, Kamis (5/6/2025).
Meski belum mengetahui detail temuan BPK, Ujang menyatakan bahwa masalah kepatuhan regulasi dan pengelolaan keuangan menjadi sorotan. Ia menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan harus berkomitmen memperbaiki kinerja untuk mengembalikan opini WTP di tahun mendatang.
“Kuningan memang sedang menghadapi tantangan fiskal yang berat, termasuk utang dan keterlambatan pembayaran. Tapi, ini adalah ujian bagi kita semua untuk lebih disiplin dalam pengelolaan APBD,” tegasnya.
