KUNINGAN – Proses mutasi dan rotasi jabatan eselon II di Kabupaten Kuningan masih berjalan dan diakui tidak mudah. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, mengungkapkan bahwa mekanisme penataan jabatan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.
“Masih berproses, jadi memang hari ini mekanismenya agak panjang. Harus ke provinsi, ke BKN, ke Kemendagri, balik lagi ke provinsi, balik ke Kemendagri lagi. Tidak semudah yang kita pikirkan,” ujar Dian, Kamis (12/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa proses administratif mutasi kini bisa memakan waktu berbulan-bulan. Apalagi jika terdapat koreksi data, seperti kesalahan penulisan nama atau dokumen yang belum lengkap.
“Masyaallah, benar luar biasa. Saya rasakan, tidak hanya di Kuningan saja, di Majalengka juga berbulan-bulan. Bahkan Pak Gubernur Sumatera Utara juga mengalami hal yang sama. Tahapannya memang sangat panjang,” katanya.
Meski begitu, Dian menegaskan bahwa mutasi dan rotasi adalah hal biasa dalam birokrasi. Ia menampik adanya motif balas dendam atau kepentingan tertentu di balik rotasi pejabat.
“Yang pasti akan terjadilah. Rotasi maupun mutasi adalah hal yang biasa. Tidak ada yang namanya dendam, tidak ada,” tegasnya.
Disinggung soal kabar pembatalan hasil open bidding (OB) Sekretaris Daerah, Dian memilih irit bicara. “Kita lihat nanti lah, ya,” ujarnya singkat. (red)
