CIREBON — Perbaikan Jembatan Perintis Garuda Tahap III di Sungai Krian, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, terus berjalan. Jembatan gantung yang selama ini menjadi akses vital warga itu kini masuk tahap lanjutan pengerjaan dan dipastikan progresnya sesuai rencana.
Komandan Korem 063/Sunan Gunung Jati, Kolonel Inf Hista Soleh Harahap, meninjau langsung lokasi perbaikan jembatan tersebut pada Rabu, (21/1/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sekaligus melihat secara langsung manfaat strategis jembatan bagi kehidupan masyarakat sekitar.
Jembatan Perintis Garuda membentang di atas Sungai Krian dan menghubungkan wilayah RT 04/RW 17 Krian Barat, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, dengan kawasan sekitarnya. Bagi warga, jembatan ini bukan sekadar sarana penghubung, melainkan urat nadi aktivitas sehari-hari, mulai dari akses ke sekolah, tempat kerja, hingga jalur distribusi ekonomi warga.
Dalam peninjauan tersebut, Danrem 063/SGJ didampingi Komandan Kodim 0614/Kota Cirebon Letkol Arm Drajat Santoso, S.Kom., serta Danramil 1403/Lemahwungkuk Kapten Arh Hotas Manalu. Hadir pula sejumlah unsur pemerintah daerah, di antaranya Camat Lemahwungkuk, Lurah Pegambiran, Camat Pekalipan, dan Lurah Jagasatru.
Kolonel Hista Soleh Harahap mengatakan, perbaikan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas dan perekonomian warga.
“Jembatan ini sangat strategis bagi masyarakat. Fungsinya bukan hanya sebagai akses jalan, tetapi juga sebagai penggerak roda ekonomi warga. Kehadiran TNI AD melalui Korem 063/Sunan Gunung Jati diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan sekaligus memastikan hasil pekerjaan aman dan layak digunakan,” ujar Hista di sela-sela peninjauan.
Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Angkatan Darat yang berada di bawah kendali Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Dansatgas. Melalui program tersebut, TNI AD berupaya hadir langsung di tengah masyarakat untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan persoalan infrastruktur perintis.
