KUNINGAN — Upaya meningkatkan literasi demokrasi di kalangan generasi muda terus dilakukan berbagai pihak. Salah satunya melalui kegiatan pendidikan demokrasi yang digelar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, di SMK Plus Pertiwi Sukamulya, Kabupaten Kuningan, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 100 siswa itu mengangkat tema “Generasi Pelopor Demokrasi Indonesia.” Dalam forum yang dikemas melalui dialog dan diskusi terbuka tersebut, para siswa diajak memahami peran mereka sebagai generasi yang kelak akan memasuki usia pemilih dalam sistem demokrasi Indonesia.
Ika Siti Rahmatika mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurut dia, pemahaman mengenai demokrasi tidak cukup hanya diperoleh melalui pelajaran di kelas, tetapi juga perlu diperkaya dengan ruang dialog yang mempertemukan generasi muda dengan penyelenggara negara.
“Anak-anak ini nanti akan menjadi pemilih pemula. Karena itu mereka perlu memahami bagaimana demokrasi bekerja, apa arti pemilu, dan bagaimana menggunakan hak politik secara bertanggung jawab,” kata Ika di hadapan para siswa.
Dalam sesi pemaparan, ia menjelaskan sejumlah hal mendasar mengenai demokrasi, mulai dari pengertian sistem demokrasi, fungsi pemilu, hingga peran warga negara dalam menjaga proses politik yang sehat. Ia juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Diskusi berlangsung cukup hidup. Beberapa siswa mengangkat pertanyaan seputar relevansi demokrasi bagi generasi muda yang selama ini belum terlibat langsung dalam proses pemilu. Salah satu siswa mempertanyakan mengapa pemilu dianggap penting bagi mereka yang baru akan memasuki usia pemilih beberapa tahun ke depan.
Menanggapi hal itu, Ika menjelaskan bahwa pemilu merupakan instrumen utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan publik.
“Pemilu bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal tanggung jawab sebagai warga negara. Generasi muda perlu memahami ini sejak dini agar ketika waktunya tiba, mereka bisa menggunakan hak pilih secara sadar dan rasional,” ujarnya.
Selain membahas pemilu, diskusi juga menyinggung persoalan yang cukup dekat dengan kehidupan pelajar, yakni maraknya penyebaran informasi yang belum tentu benar di media sosial. Dalam konteks politik, informasi yang keliru atau hoaks kerap mempengaruhi persepsi masyarakat.
Karena itu, para siswa diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Prinsip “saring sebelum sharing” ditekankan sebagai langkah sederhana untuk menghindari penyebaran berita palsu, terutama menjelang momentum politik.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang muncul sepanjang sesi tanya jawab. Para siswa tidak hanya menanyakan soal pemilu, tetapi juga tentang peran generasi muda dalam menjaga etika berpolitik dan mencegah konflik di masyarakat.
Pihak sekolah menyambut positif kegiatan tersebut. Mereka menilai pendidikan demokrasi semacam ini penting untuk melengkapi pemahaman siswa mengenai kehidupan berbangsa yang selama ini lebih banyak diperoleh melalui mata pelajaran di kelas.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa tidak hanya memahami konsep demokrasi secara teoritis, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam sistem politik Indonesia.
Bagi Ika, pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi di masa depan. “Kalau sejak sekarang mereka sudah terbiasa berpikir kritis dan memahami demokrasi, kita punya harapan besar terhadap masa depan demokrasi kita,” katanya. (ali)
