KUNINGAN — Aula Desa Andamui, Kecamatan Ciwaru, mendadak berubah menjadi ruang pengadilan aspirasi pada Minggu (12/4/2026). Di hadapan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, warga tidak lagi sekadar bercerita, mereka “menagih”. Dari ancaman luapan Sungai Cijureuy yang tak kunjung dijinakkan hingga sengkarut BPJS Kesehatan yang memutus asa warga miskin, pengawasan kali ini membedah lubang-lubang besar dalam pelayanan publik di pelosok Kuningan.
Isu banjir menjadi peluru pertama yang dilepaskan warga. Di Andamui, ada anomali pembangunan yang menyesakkan: dari tiga sungai yang membelah desa, dua di antaranya sudah molek melalui normalisasi pemerintah pusat. Namun, Sungai Cijureuy justru dibiarkan mengalami pendangkalan dan penyempitan parah. Akibatnya, bagi warga di wilayah timur desa, hujan deras bukan lagi berkah, melainkan lonceng peringatan akan masuknya air ke ruang tamu.
“Setiap hujan besar, kami sudah siap-siap air masuk rumah,” keluh seorang warga, menggambarkan kepasrahan atas ancaman yang telah bertahun-tahun dianggap angin lalu oleh birokrasi.
Hj. Ika Siti Rahmatika menangkap adanya ketimpangan prioritas yang nyata. Ia menilai normalisasi Sungai Cijureuy bukan lagi urusan teknis semata, melainkan urusan nyawa. Ika mendesak agar ego sektoral antar-lembaga segera diakhiri demi rasa aman kolektif masyarakat Andamui.
BPJS dan Labirin Desil yang Menyesatkan
Persoalan tak berhenti di urusan fisik. Di sektor kesehatan, warga Andamui terjebak dalam labirin birokrasi BPJS yang membingungkan. Ika menerima laporan mengenai pemutusan akses kepesertaan secara sepihak dan tiba-tiba. Ironisnya, di tengah keterbatasan ekonomi, warga justru dibebani klasifikasi desil yang tidak akurat—memaksa mereka yang seharusnya dibantu untuk membayar iuran yang tak sanggup dipenuhi.
“Kalau masyarakat tidak paham statusnya, artinya ada yang salah dalam penyampaian informasi,” tegas Ika. Ia mengkritik keras minimnya sosialisasi dan transparansi data yang membuat warga miskin kehilangan hak konstitusionalnya untuk berobat.
Potensi Ekonomi yang ‘Terpasung’
Di luar urusan darurat, Ika juga mendapati semangat yang membara namun “terpasung” dari kalangan pemuda dan ibu rumah tangga. Di Andamui, ekonomi kreatif dan kelompok tani-ternak skala kecil sedang bersemi, namun mereka jalan di tempat akibat nihilnya akses pelatihan dan pendampingan dari pemerintah.
Ika melihat ini sebagai kegagalan fasilitasi. Ia mendorong agar potensi ekonomi desa jangan hanya dijadikan komoditas pidato, melainkan didukung dengan wadah konkret yang mampu mengubah semangat menjadi nilai ekonomi riil bagi keluarga.
Menagih Kepastian di Ujung Kunjungan
Menutup rangkaian pengawasannya, Hj. Ika Siti Rahmatika memastikan bahwa suara dari Andamui tidak akan menguap begitu saja di Gedung Sate. Ia berkomitmen menerjemahkan tumpukan catatan ini menjadi tekanan kebijakan pada pembahasan lintas sektor di tingkat provinsi.
“Masyarakat tidak butuh janji, mereka butuh kepastian kehadiran negara dalam setiap masalahnya,” pungkas Ika. Bagi warga Andamui, kunjungan ini adalah momentum pembuktian: apakah suara mereka benar-benar akan dijawab dengan alat berat di sungai dan pulihnya kartu BPJS, atau kembali tertimbun dalam laci birokrasi yang dingin. (ali)
