Cikalpedia
site's logo site's logo ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s ”site’s
Ekonomi

Bank Emok Tak Terkendali, Wabup Tuti Curhat Satgas Pasti

Focus Group Discussion (FGD) mengenai Fenomena Pinjaman Pribadi di Gedung Sate, Bandung, Rabu, (18/11/2026).

KUNINGAN – Maraknya praktik pinjaman informal atau yang dikenal dengan istilah bank emok menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Sulitnya pelaku usaha kecil mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat terjerat pinjaman berbunga tinggi.

Persoalan tersebut disuarakan Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah Jawa Barat Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Fenomena Pinjaman Pribadi di Gedung Sate, Bandung, Rabu, (18/11/2026).

Dalam forum tersebut, Tuti mendorong sektor perbankan agar menghadirkan skema pembiayaan yang lebih mudah dijangkau pelaku usaha supermikro, terutama pedagang kecil di pasar dan masyarakat yang bekerja di sektor transportasi.

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="1" judul="Baca Juga:"]

Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Pemkab Kuningan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK, Bank Indonesia, dan pihak perbankan, masih ditemukan kendala yang dihadapi masyarakat kecil ketika hendak mengakses pinjaman melalui lembaga keuangan resmi.

Akibatnya, sebagian masyarakat memilih pinjaman informal karena proses pencairannya relatif cepat, meskipun harus menanggung risiko bunga tinggi yang dapat membebani kondisi ekonomi keluarga.

“Kami memohon arahan dari Satgas PASTI kepada perbankan agar pelaku usaha kecil dan mikro ini dapat difasilitasi akses pembiayaan resmi dengan proses yang lebih mudah. Pemkab Kuningan siap bersinergi dan mendukung penuh langkah penertiban terhadap praktik bank emok yang merugikan masyarakat,” ujar Tuti.

Ia menilai, pemberantasan pinjaman informal tidak cukup hanya melalui penertiban. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memiliki alternatif pembiayaan yang aman, terjangkau, dan tidak menyulitkan dari sisi persyaratan maupun prosedur pengajuan.

[bacajuga berdasarkan="category" mulaipos="2" judul="Baca Juga:"]

Tuti juga menyoroti perlunya perlindungan masyarakat dalam praktik pinjam-meminjam informal, termasuk tata cara pemberian pinjaman yang terkadang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pasangan dalam ikatan pernikahan.

Selain persoalan pinjaman, Tuti mengingatkan pentingnya memperkuat edukasi dan pencegahan terhadap tawaran pekerjaan ilegal ke luar negeri. Sebab, praktik tersebut berpotensi menjerumuskan masyarakat ke dalam aktivitas ilegal, termasuk perjudian daring.

Di sisi lain, ia turut meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat penyelesaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi investor melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, kemudahan proses investasi juga menjadi bagian penting dalam membuka lapangan pekerjaan, menekan pengangguran, serta mengurangi angka kemiskinan di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa penanganan bank emok dan pinjaman online ilegal menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia mengungkapkan, bunga pinjaman ilegal bahkan dapat mencapai minimal 25 persen per bulan. Kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro yang menawarkan bunga sekitar 3 persen per tahun.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jawa Barat bersama Satgas PASTI menyiapkan tiga langkah strategis. Pertama, memperkuat edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Kedua, menyederhanakan standar operasional prosedur (SOP) layanan kredit mikro di perbankan. Ketiga, memperkuat pengawasan terpadu dengan melibatkan aparatur kewilayahan hingga tingkat desa.

Langkah tersebut rencananya akan diuji coba di sejumlah daerah sebagai upaya memperluas akses pembiayaan resmi sekaligus menekan ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal. (Icu)