KUNINGAN – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Penindasan (KORAKAP) Kuningan menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa simbol celana dalam di depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Rabu (17/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan perilaku amoral yang disebut melibatkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Koordinator aksi, Dadang Abdullah, menyebut terdapat lima orang yang diduga terlibat, mulai dari ASN hingga pejabat tinggi. Massa mengaku memiliki sejumlah dokumen dan bukti yang akan disampaikan langsung kepada Bupati Kuningan.
“Di sini saya ada lima orang, termasuk pejabat tinggi di Kuningan. Saya minta Pak Bupati hadir dan memanggil oknum-oknum pejabat itu di depan kita. Kalau terbukti, saya minta Pak Bupati pecat dan turunkan jabatannya,” ujarnya.
Ia menilai dugaan perilaku amoral yang dilakukan pejabat publik berpotensi berdampak pada pelayanan dan penggunaan anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat.
“Yang namanya pejabat publik melakukan perbuatan amoral, nantinya bisa berimbas kepada masyarakat. Jangan seenaknya, mereka itu digaji dari uang rakyat dan pajak masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan tidak ingin tuntutannya diwakilkan oleh pihak lain. Massa meminta agar Bupati Kuningan turun langsung menemui mereka. Bahkan, mereka mengancam akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tersebut tidak direspons.
“Kalau Pak Bupati hari ini tidak hadir, saya pastikan minggu depan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi sampai Pak Bupati hadir menerima kami,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai atribut dan melakukan aksi simbolik dengan mengangkat celana dalam sebagai bentuk sindiran terhadap dugaan perselingkuhan yang mereka soroti. Hingga aksi berlangsung, massa masih menunggu respons dari Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait tuntutan yang mereka sampaikan.
