Lebih lanjut, Ia juga menegaskan bahwa langkah bupati definitif justru menyelamatkan pemerintahan daerah dari potensi sengketa hukum. Dengan mengulang seleksi, jabatan strategis Sekda kedepan akan terisi secara sah dan memiliki legitimasi penuh.
“Kalau dibiarkan, posisi Sekda akan terus rawan digugat. Itu jauh lebih berbahaya daripada mengulang seleksi dengan mekanisme yang sah,” tambahnya.
Asep Papay juga mengajak para aktivis agar objektif dalam menyampaikan kritik. Menurutnya, suara aktivis sangat penting, tetapi harus didasarkan pada fakta dan aturan hukum yang berlaku.
“Kalau asal tuduh, yang rugi masyarakat. Karena publik jadi bingung, padahal realitanya bupati sekarang justru bekerja untuk membenahi masalah,” jelasnya.
Sebagai partai pendukung pemerintah, PSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal langkah bupati dalam menata birokrasi.
“Kami ada di garda depan untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan dengan bersih dan akuntabel. Tugas kita bukan mencari kambing hitam, tetapi mendukung solusi yang benar demi kemajuan Kuningan,” pungkasnya (Ceng)
