Selain meminta penegakan hukum yang cepat dan tegas, BEM UPI Serang mendesak evaluasi total terhadap sistem penetapan tunjangan DPRD Indramayu. Umam menilai, kebijakan yang menghasilkan angka tunjangan fantastis menjadi bukti bahwa mekanisme audit dan kontrol internal pemerintah daerah tidak berjalan. Oleh karena itu, mereka menuntut audit ulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen, serta pembukaan dokumen perhitungan tunjangan kepada publik. Transparansi, kata mereka, adalah syarat mutlak untuk mengembalikan kredibilitas lembaga publik.
Di sisi lain, mahasiswa menegaskan pentingnya menghapus budaya “imunitas politik” yang sering membentengi pejabat dari jerat hukum ketika berhadapan dengan kasus korupsi. Menurut mereka, setiap pejabat daerah harus tunduk pada hukum tanpa pengecualian. “Imunitas politik hanya memperlebar jurang antara warga dan penguasa. Jika ini terus dibiarkan, korupsi akan menjadi tradisi, bukan lagi penyimpangan,” kata Umam.
Menutup pernyataannya, BEM UPI Serang mengajak mahasiswa serta masyarakat luas untuk bersama-sama mengawal jalannya pengusutan kasus ini hingga tuntas. Mereka menilai, korupsi bukan hanya persoalan kriminal, melainkan kejahatan terhadap masa depan rakyat. “Kita harus memastikan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Ini bagian dari perjuangan kita menjaga masa depan daerah dan negara,” ujar Umam.
Dengan tekanan publik yang terus menguat dan sorotan mahasiswa yang tak kunjung padam, kasus ini kini berada di persimpangan kritis: antara upaya membersihkan lembaga publik dari praktik korupsi, atau kembali tenggelam dalam lumpur impunitas politik yang selama ini membayangi banyak daerah di Indonesia. (Rls/red)
