Benarkah Dewan Bermain Proyek MBG? Ketua DPRD Kuningan Angkat Bicara

KUNINGAN – Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, memberikan penjelasan terkait surat imbauan yang diterbitkan lembaganya sebagai tindak lanjut atas sepuluh tuntutan yang sebelumnya disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat.

Menurut Nuzul, surat tersebut bersifat kelembagaan, normatif, dan kolektif, bukan ditujukan kepada individu tertentu. “Surat imbauan itu merupakan tindak lanjut dari aspirasi teman-teman mahasiswa dan masyarakat. Dari aspirasi itu ada 10 tuntutan, baik isu nasional maupun lokal, dan semuanya kami tindaklanjuti dalam bentuk surat,” jelasnya, Senin (8/9/2025).

Isu nasional yang diangkat masyarakat, kata Nuzul, antara lain soal perampasan aset dan kesenjangan perumahan. Sementara isu lokal mencakup penanganan hukum PJU, penanaman kelapa sawit, sistem open bidding, hingga sinyalemen keterlibatan anggota dewan dalam proyek MBG.

“Kami selaku pimpinan menjanjikan untuk menindaklanjuti. Tapi tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Tidak semua tuntutan itu kewenangan kami,” tegasnya.

Terkait tudingan adanya anggota dewan yang diduga bermain dalam proyek MBG, Nuzul menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti yang menguatkan. “Sampai sejauh ini saya belum melihat ada anggota dewan yang secara langsung melakukan kegiatan. Secara formal, dapur MBG itu dikelola oleh yayasan. Jadi secara langsung saya belum melihat itu,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD tetap mengambil langkah preventif dengan mengeluarkan imbauan agar anggota dewan tidak terlibat dalam proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD. “Kalau nanti ditemukan pelanggaran, tentu kembali kepada aturan. Setiap anggota DPRD tidak boleh melaksanakan kegiatan atau proyek yang berasal dari APBN atau APBD. Kalau terbukti, pasti ada sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tandas Nuzul.

Ia menambahkan, mekanisme pengawasan akan berjalan sesuai prosedur untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. “Kami hanya menghimbau agar tidak ada yang bermain. Tapi sejauh ini, saya yakin belum ada anggota dewan yang terlibat. Namun kalau bukti hukum ada, tentu akan ditindak sesuai aturan,” pungkasnya. (ali)