KUNINGAN – Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, memberikan penjelasan terkait surat imbauan yang diterbitkan lembaganya sebagai tindak lanjut atas sepuluh tuntutan yang sebelumnya disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat.
Menurut Nuzul, surat tersebut bersifat kelembagaan, normatif, dan kolektif, bukan ditujukan kepada individu tertentu. “Surat imbauan itu merupakan tindak lanjut dari aspirasi teman-teman mahasiswa dan masyarakat. Dari aspirasi itu ada 10 tuntutan, baik isu nasional maupun lokal, dan semuanya kami tindaklanjuti dalam bentuk surat,” jelasnya, Senin (8/9/2025).
Isu nasional yang diangkat masyarakat, kata Nuzul, antara lain soal perampasan aset dan kesenjangan perumahan. Sementara isu lokal mencakup penanganan hukum PJU, penanaman kelapa sawit, sistem open bidding, hingga sinyalemen keterlibatan anggota dewan dalam proyek MBG.
“Kami selaku pimpinan menjanjikan untuk menindaklanjuti. Tapi tentu sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Tidak semua tuntutan itu kewenangan kami,” tegasnya.
