Menurut Guruh, salah satu tantangan besar dari kebijakan ini adalah menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor BPHTB agar tidak anjlok, meskipun harus menggratiskan untuk kalangan tertentu.
“Pesan dari ibu Wakil Bupati terpilih jelas, kita jalankan perintah Presiden, tapi jangan sampai PAD terlalu jatuh. Maka, kuncinya adalah tepat sasaran, jangan sampai yang bukan MBR malah dapat fasilitas,” jelasnya.
Ia menambahkan, validasi data MBR akan mengacu pada sistem SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit) dan analisa 5C yang telah terverifikasi melalui perbankan dan BP Tapera. Di sisi lain, PPAT juga bisa bekerja sama dengan kepala desa atau lurah untuk memastikan validitas keterangan tidak mampu.
“Kita ingin program ini jalan, tapi harus adil dan tepat sasaran. Jangan sampai orang berpenghasilan tinggi kecolongan masuk daftar penerima pembebasan BPHTB,” tandas Guruh. (ali)
