BANDUNG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan tahun 2023 hingga semester I 2024. Penyerahan dilakukan di Auditorium BPK Jawa Barat, Jumat, 10 Januari 2025.
Penjabat (Pj) Bupati Kuningan, Agus Toyib, hadir langsung menerima LHP tersebut bersama 15 kepala daerah dan 15 ketua DPRD se-Jawa Barat. Turut hadir pula Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Gubernur Terpilih Jabar, serta Ketua DPRD Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Bey menegaskan bahwa LHP dari BPK bukan sekadar alat kontrol, tapi cermin kualitas tata kelola pemerintahan.
“Tindak lanjut LHP menjadi refleksi komitmen kita terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas,” kata Bey.
Pemeriksaan LHP mencakup belanja jasa yang melibatkan 15 perangkat daerah, serta belanja modal di sektor jalan, irigasi, dan jaringan infrastruktur lainnya. Penilaian ini, kata Bey, penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Ini momen evaluasi, apakah APBD dikelola efisien, patuh aturan, dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Pj Bupati Kuningan Agus Toyib menyatakan akan menindaklanjuti hasil LHP tersebut sebagai upaya perbaikan dan pembenahan tata kelola.
“Kami akan pelajari catatan dari BPK secara menyeluruh, dan pastikan rekomendasinya diimplementasikan secara terukur,” ujar Agus.
Penyerahan LHP ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi keuangan daerah yang mendukung target pembangunan nasional. Dengan adanya sorotan dari BPK, pemerintah daerah diharapkan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran publik. (ali)
