KUNINGAN — Aksi damai yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Kuningan di depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Jumat (20/2/2026), berlangsung bertepatan dengan refleksi satu tahun kepemimpinan daerah. Namun, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar tidak hadir menerima langsung massa aksi. Pemerintah Kabupaten menyatakan ketidakhadiran tersebut karena agenda kedinasan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Sejak siang, sejumlah mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait evaluasi kinerja pemerintahan, pengelolaan kawasan hutan, hingga isu penyadapan getah pinus. Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian dan Satpol PP. Di tengah orasi mahasiswa, perhatian tertuju pada absennya Bupati di pendopo, lokasi yang lazim menjadi titik temu antara pemerintah daerah dan demonstran.
Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menjelaskan bahwa pada waktu yang sama Bupati berada di Jakarta untuk menjalankan agenda strategis bersama pemerintah pusat. “Agenda tersebut sudah dijadwalkan tiga hari sebelumnya. Pak Bupati dijadwalkan bertemu dua kementerian, yakni PUPR dan Kemendikbudristek,” ujarnya.
Menurut Tuti, pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta Selatan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, terutama usulan lanjutan anggaran jalan koridor timur–selatan yang selama ini menjadi kebutuhan konektivitas wilayah. Selain itu, pertemuan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membahas dukungan program pendidikan dan peningkatan fasilitas belajar di Kabupaten Kuningan.
“Setelah salat Jumat, beliau mengabarkan sudah ada hasil yang baik, terutama terkait usulan anggaran jalan timur–selatan dan kepentingan pendidikan,” kata Tuti, yang menyebut pertemuan tersebut berkaitan dengan kebutuhan jangka panjang daerah.
