”Pada Kamis, 6 November sekitar pukul 11.00, kami menerima laporan dari warga. Saya bersama tim langsung ke lokasi dan bertemu dengan seseorang bernama Muharam yang mengaku sebagai pelaksana kegiatan,” terang Jhon.
Dalam pertemuan itu, pelaksana berjanji akan segera menghentikan aktivitas dan datang ke kantor BPKAD pada Jumat, 7 November 2025, untuk menyelesaikan masalah administrasi dan perizinan. Namun, hingga sore hari di hari yang dijanjikan, Muharam tidak menunjukkan itikad baik untuk datang.
”Karena tidak ada itikad baik, kami menegaskan agar kegiatan tidak dilanjutkan. Tapi mereka tetap nekat bekerja, dan inilah yang akhirnya membuat Pak Bupati turun langsung menghentikannya,” jelas Jhon.
Jhon Raharja menekankan pentingnya koordinasi dan kepatuhan terhadap aturan dalam pemanfaatan aset daerah. Ia berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. “Kami harap ini jadi pelajaran bersama. Tidak boleh sembarangan menggunakan tanah aset tanpa izin,” tandasnya.
Sebagai pengingat, di lokasi tersebut telah terpasang papan pengumuman yang mencantumkan secara jelas bahwa tanah seluas 36 meter dengan Nomor Sertifikat 61/06/Desember 2022 adalah sah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Papan itu juga memuat larangan tegas untuk memanfaatkan atau memasuki area tanpa izin resmi, disertai ancaman sanksi pidana.
Tindakan keras Bupati Dian ini menjadi penegasan bahwa Pemda Kuningan tidak akan mentoleransi praktik penyerobotan atau pemanfaatan aset negara secara ilegal, yang tidak hanya merugikan kas daerah tetapi juga merusak lingkungan dan fasilitas umum. (ali)
