KUNINGAN- Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kuningan, Muhaemin, angkat bicara menyikapi pernyataan Sadam Husen, bahwa open bidding ulang untuk jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan merupakan pemborosan dan memaksa rakyat untuk menanggung pembiayaan baru.
Cak Imin, panggilan akrab Muhaemin, menerangkan bahwa polemik tentang keputusan Bupati Kuningan untuk mengulang open bidding atau seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) perlu diluruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Pertama, kebijakan open bidding ulang bukanlah pemborosan, melainkan bentuk koreksi sekaligus investasi jangka panjang untuk memastikan aparatur birokrasi di posisi strategis benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah saat ini,” kata Cak Imin, Minggu (17/8)
Menurutnya, jabatan Sekda bukan sekadar administratif, melainkan prime mover yang menentukan arah reformasi birokrasi, efektivitas pelayanan publik, hingga keberhasilan pembangunan daerah. Keputusan untuk mengulang seleksi menunjukkan bahwa Bupati mengutamakan kualitas, objektivitas, dan integritas pejabat yang akan diamanahkan.
“Kedua, terkait pembiayaan, anggaran seleksi ulang adalah bagian dari belanja yang sah dan memiliki dasar hukum. Bahkan, kebijakan ini telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” tuturnya.
Menurutnya, biaya yang dikeluarkan negara untuk memastikan proses berjalan transparan, profesional, dan sesuai regulasi justru merupakan investasi agar ke depan tidak lahir problem birokrasi yang lebih mahal, baik dari sisi kerugian fiskal maupun rusaknya kepercayaan publik. Dengan kata lain, biaya yang dikeluarkan hari ini jauh lebih kecil dibandingkan risiko kesalahan dalam penempatan pejabat strategis.
