Sebagai langkah mitigasi, BPKAD akan memprioritaskan kegiatan yang benar-benar penting dan menunda program yang tidak mendesak. Selain itu, pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan alternatif. “Solusinya ada tiga yaitu fokus pada kegiatan prioritas, efisiensi yang berkelanjutan, dan optimalkan PAD,” jelas Deden.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Kuningan, Sujarwo, menilai kebijakan efisiensi yang ditempuh Pemkab Kuningan sudah tepat. Menurutnya, kondisi fiskal yang sulit menuntut kedisiplinan dan pengorbanan dari birokrasi.
“Arahan Gubernur Jawa Barat KDM juga sudah jelas yaitu birokrat berpuasa, rakyat berpesta. Itu makna penting dari efisiensi, bagaimana aparatur menahan diri agar masyarakat tetap mendapatkan layanan,” ujar Sujarwo.
Ia menambahkan, situasi ini sekaligus menjadi momentum bagi Kuningan untuk memperkuat kemandirian fiskalnya. “Jangan terus bergantung pada pusat. Sudah saatnya Pemkab memperkuat basis PAD agar tidak mudah terguncang ketika transfer pusat berkurang,” pungkasnya.
Dengan dana pusat yang terpangkas dan bayang-bayang gagal bayar di depan mata, Kuningan kini berpacu menjaga stabilitas keuangan. Efisiensi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. (ali)
