JAKARTA — Suasana di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Selasa (29/7/2025), tak seperti biasanya. Deretan bus berjajar rapi, siap membawa 1.575 buruh menuju tempat kerja baru. Mereka bukan peserta demonstrasi atau pengunjuk rasa. Hari itu, mereka menjadi bagian dari langkah simbolik negara dalam merespons dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian meluas.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, secara langsung melepas keberangkatan para buruh dalam sebuah acara bertajuk Dukungan Polri untuk Pemulihan Ekonomi dan Pekerja. Ia menyebut program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah gejolak ekonomi.
“Dalam situasi sulit seperti ini, negara tidak boleh abai. Kami ingin hadir dan membantu warga yang sedang kesulitan, salah satunya dengan membantu mereka kembali mendapatkan pekerjaan,” Ujar Jendral Sigit.
Ribuan buruh yang diberangkatkan dalam program ini berasal dari Jakarta, Banten, hingga Jawa Barat. Sebagian besar dari mereka adalah korban PHK akibat restrukturisasi industri yang tak mampu bertahan dari tekanan ekonomi global dan otomasi sistem produksi.
Kini, mereka akan kembali bekerja di sejumlah perusahaan yang telah menjalin kemitraan dengan Polri dan organisasi buruh, termasuk di sektor manufaktur, logistik, dan jasa pelayanan. Tak hanya diberangkatkan, para buruh juga telah mendapat pelatihan dasar, mulai dari safety riding, keterampilan kerja teknis, hingga pelatihan soft skill yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, hadir dalam pelepasan tersebut. Ia menyebut langkah Polri sebagai bentuk konkret keberpihakan negara terhadap nasib buruh yang selama ini kerap terpinggirkan dari kebijakan pemulihan ekonomi.
“Ini momentum penting. Bukan hanya soal lapangan kerja, tapi juga tentang mengembalikan harapan dan kepercayaan diri buruh yang sempat kehilangan arah,” ujar Andi Gani.
Bagi banyak pihak, langkah ini mencerminkan pergeseran pendekatan negara terhadap persoalan ketenagakerjaan, dari sekedar regulatif menjadi partisipatif dan langsung bersentuhan dengan kebutuhan warga.
Inisiatif Polri ini dinilai sebagian pengamat sebagai bagian dari rekonstruksi wajah institusi yang selama ini hanya diasosiasikan dengan penegakan hukum. Kini, Polri mulai tampil dalam peran yang lebih humanistik menghubungkan mereka yang tersingkir dari dunia kerja dengan peluang baru yang lebih bermakna.
Sebagai simbol, pelepasan buruh dari Mabes Polri bukan hanya kegiatan seremonial. Namun menjadi penanda bahwa negara, lewat institusi keamanannya, mulai menyentuh wilayah yang lebih luas yaitu kesejahteraan rakyat, bukan semata keamanan. (Ali)
