CIANJUR – Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, di Kantor Bupati Cianjur, Sabtu (9/8/2025). Agenda membedah strategi penanganan sampah terintegrasi ini menandai pergeseran arah kebijakan nasional yaitu mengurangi ketergantungan pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan mengutamakan pencegahan serta daur ulang.
“Selama ini hampir semua daerah menitikberatkan pengelolaan sampahnya di TPA. Ini posisi berat, biaya tinggi, dampak lingkungan besar, apalagi kalau masih pakai sistem open dumping,” ujar Hanif. Ia menekankan, idealnya hanya residu yang boleh masuk TPA. Sisanya harus dipilah, didaur ulang, atau dimanfaatkan untuk energi recovery melalui sinergi pusat dan daerah.
Sementara, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang hadir dalam pertemuan itu, membawa jurus baru yaitu sistem reward and punishment bagi kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan. Daerah yang lalai akan dikenai sanksi penangguhan bantuan keuangan. Sebaliknya, yang berhasil menjaga kebersihan akan diganjar piala Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan anugerah Gapura Sri Baduga, lomba antardesa berhadiah hingga Rp9 miliar untuk pembangunan pada 2026.
“Komponen penilaiannya, 40 persen adalah kebersihan dan penanganan sampah,” kata KDM.
Tak berhenti di situ, Pemprov Jabar juga menyiapkan Mahkota Binokasih, predikat bagi kabupaten/kota terbersih sebelum bersaing di Adipura tingkat nasional. Gerakan ini akan melibatkan provinsi hingga rumah tangga, dimulai 20 Agustus 2025.
Hanif Faisol mengapresiasi strategi Jabar yang dianggap sejalan dengan amanat Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. “Ini harus kita laksanakan bersama-sama dengan sebaik mungkin,” ujarnya. (ali)
