Hal ini dilakukan untuk menghindari penghapusan fiktif dan memastikan setiap aset yang hilang atau rusak teridentifikasi secara valid. BPKAD berpegangan pada kebijakan akuntansi daerah yang menetapkan masa penyusutan aset. Kendaraan, misalnya, memiliki masa penyusutan 7 tahun, peralatan mesin 5 tahun, dan alat elektronik 4 tahun. Dengan standar tersebut, BPKAD menilai sudah tidak rasional jika barang berusia antara 25 sampai 50 tahun tetap tercatat sebagai aset aktif dalam buku daerah. Hal ini hanya menyajikan laporan yang tidak mencerminkan kondisi riil kekayaan daerah.
Setelah barang-barang ini diverifikasi dan ditetapkan untuk dihapus, tahap berikutnya adalah proses penilaian. Seluruh BMD yang akan dihapus diwajibkan dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sebuah lembaga independen, untuk menentukan nilai pasar atau appraisal yang wajar.
Hasil appraisal dari KJPP tersebut kemudian akan dijadikan dasar untuk pelaksanaan lelang terbuka (open bidding). Mekanisme lelang terbuka ini bertujuan ganda, pertama, untuk memastikan nilai yang diterima daerah betul-betul fair atau adil dan kedua, untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penjualan aset yang sudah tidak terpakai.
Total item yang masuk daftar penghapusan tahun ini mencapai lebih dari 10.000 unit. Deden menyebut, kebijakan ini membawa empat manfaat besar. Yakni, mengurangi beban pencatatan administratif, menekan biaya pemeliharaan yang tidak perlu, menambah PAD dari hasil lelang, serta menciptakan tata kelola aset yang lebih bersih, efisien, dan akuntabel.
“Dengan penghapusan ini, kami ingin tata kelola BMD lebih bersih, efisien, dan akuntabel. Ini komitmen kami dalam reformasi birokrasi aset,” pungkasnya, menandai era baru pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Kuningan. (ali)
