Dirjen PUPR Turun Tangan, Sekolah Rakyat di Kuningan Dikebut

KUNINGAN – Pemerintah pusat menaruh perhatian serius pada percepatan pembangunan Rintisan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuningan. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bisma Staniarto, S.T., M.Sc., langsung meninjau kesiapan fasilitas di SMPN 6 Kuningan, Minggu, (14/9/2025).

Kedatangan Dirjen Bisma disambut Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., bersama Wakil Bupati Tuti Andriani, Pj. Sekda Dr. Wahyu Hidayah, dan sejumlah pejabat daerah. Kunjungan ini menjadi penanda bahwa proyek pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem itu dipacu dengan tenggat ketat.

“Kami dorong percepatan. Targetnya, 29 September siswa sudah masuk asrama dan mulai belajar. Karena Pembangunan ini bagian dari arahan Presiden untuk memastikan pemerataan akses Pendidikan di daerah,” kata Bisma.

Bupati Dian memastikan seluruh fasilitas akan rampung pada 25 September. Dua hari berikutnya, murid yang telah terdata bakal menjalani tes kesehatan sebelum menempati asrama. “Ini sepenuhnya dibiayai APBN. Mohon doa agar penyempurnaan sesuai jadwal,” ujarnya.

Ia menambahkan, rintisan ini hanya bersifat sementara dua hingga tiga tahun. Setelah itu, pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat permanen di atas lahan 6,9 hektare di Desa Cikandang. Bangunan sementara bakal dialihfungsikan menjadi sekolah unggulan dengan tenaga pengajar berkompetensi tinggi dan sistem manajemen modern.

Pj. Sekda Wahyu Hidayah menekankan bahwa percepatan pembangunan fisik harus dibarengi tata kelola pendidikan yang kokoh. “Sekolah ini tidak hanya berdiri, tapi juga harus melahirkan sistem pendidikan inklusif dan berdaya guna,” katanya.

Di tengah padatnya agenda Tour de Linggarjati (TdL) 2025, kehadiran jajaran Pemkab Kuningan dalam kunjungan Dirjen PUPR menjadi sinyal keseriusan pemerintah daerah. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan berbasis masyarakat dengan fasilitas memadai, sekaligus bukti negara hadir untuk menjamin hak belajar anak-anak kurang mampu. (ali)