Mantan Ketua DPRD Kuningan ini menyoroti ketergantungan kronis PDAU pada unit usaha lama yang telah stagnan tanpa adanya diversifikasi bisnis baru. Menurutnya, siapapun yang menduduki kursi direktur akan menghadapi jalan buntu yang sama selama model bisnis tidak segera diperluas.
“Kalau jenis usahanya tidak ditambah dan dikembangkan, sumber anggarannya dari situ-situ saja. Tidak akan cukup untuk operasional, apalagi menghasilkan keuntungan,” ujar Rana.
Komisi II DPRD, kata Rana, telah berulang kali memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memberikan perhatian ekstra kepada PDAU. Rekomendasi tersebut mencakup pendampingan manajerial, penyusunan rencana kerja yang realistis, dan dukungan modal yang proporsional.
Namun, Rana menyimpulkan bahwa hambatan utama bukan lagi pada minimnya konsep atau strategi, melainkan pada lemahnya keberanian eksekusi di tingkat manajemen PDAU.
“Konsep sehebat apapun tidak ada artinya kalau tidak berani dijalankan. Harus ada keberanian untuk menghadapi seluruh komponen dan menuntaskan masalah,” tandasnya.
Sebagai langkah konkret, Rana mendorong Pemda dan manajemen PDAU yang tersisa untuk segera duduk bersama dan merumuskan arah usaha baru yang lebih produktif dan berkelanjutan. Ia menunjuk potensi besar yang selama ini terabaikan, seperti pemanfaatan aset Pemda, khususnya lahan tidur yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan.
“Berapa banyak tanah milik Pemda yang tidak produktif? Ayo dihitung berapa hektar. Kalau itu dikelola PDAU menjadi lahan pertanian atau agribisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, hasilnya bisa besar,” pungkas Rana, memberikan catatan solusi yang jelas di tengah kekosongan kursi kepemimpinan BUMD tersebut. Tantangan kini berada di tangan Pemda untuk segera mengisi kekosongan direktur dengan figur yang tak hanya cerdas konsep, namun juga berani bertindak menuntaskan “dosa-dosa” struktural PDAU. (ali)
