Ia menambahkan, angka pertumbuhan ekonomi tidak bisa dinilai hanya dari satu atau dua komponen yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti fluktuasi harga komoditas pangan. Angka PDB adalah indikator agregat.
“Tidak bisa menilai pertumbuhan ekonomi hanya dari naik turunnya harga telur, misalnya. Pertumbuhan ekonomi dihitung secara agregat, mencakup konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal bruto, ekspor, dan impor. Semuanya diperhitungkan secara sistematis,” katanya.
Untuk memperkuat argumennya, Yudi mengingatkan kembali bahwa pada masa puncak pandemi Covid-19, ketika banyak daerah mengalami kontraksi ekonomi parah, Kuningan termasuk salah satu dari hanya tiga kabupaten/kota di Jawa Barat yang mencatat pertumbuhan ekonomi positif.
“Sementara banyak daerah lain terkontraksi, Kuningan justru bertahan. Itu karena struktur ekonomi Kuningan berbasis sektor pertanian yang tahan guncangan, ditopang belanja pemerintah serta gotong royong masyarakat,” ujarnya, menggarisbawahi keunikan dan ketahanan struktural ekonomi Kuningan yang mungkin tidak dipahami secara utuh oleh legislatif.
Yudi juga memastikan bahwa BPS melakukan penghitungan PDB secara kuartalan dan tahunan melalui tiga pendekatan: lapangan usaha, pengeluaran, dan pendapatan. Prosesnya diawasi ketat, dan BPS selalu memastikan ketepatan serta keandalan datanya.
“Jadi kalau Pak Nuzul meragukan data BPS tanpa dasar yang kuat dan analisis yang tepat, itu bisa menimbulkan kesalahpahaman publik. Kritik boleh, tapi harus didukung argumentasi dan pemahaman yang tepat. Jangan sampai ketidakpercayaan pada lembaga resmi justru melemahkan kredibilitas data pembangunan daerah,” pungkas Yudi Budiana, meminta Ketua DPRD agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan yang menyangkut kredibilitas data negara. (ali)
