KUNINGAN – Puluhan aktivis dari Presidium Pergerakan Kuningan (PERAK) menggelar aksi demonstrasi ditiga lokasi, Pendopo, Kejaksaan Negeri, dan Gedung DPRD Kuningan, Selasa, (9/12/2025).
Aksi tersebut sebagai refleksi Hari Anti Korupsi sedunia yang dinilai menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya upaya pemberantasan korupsi, serta mendorong tindakan kongkrit untuk melawan korupsi di berbagai sektor kehidupan.
Dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi sedunia itu, PERAK melayangkan tuntutan, diantaranya mendesak penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Kuningan Caang 2023.
Selain itu, menurut Perak, penyalahgunaan anggaran dan terjadi maladministrasi yang dilakukan pada APBD Kuninga 2024, dan terjadi dugaan kejahatan terhadap lingkungan.
”Kami menuntut agar kejaksaan segera menyelesaikan dan menindak kasus proyek Kuningan Caang yang sampai saat ini belum ada kejelasan,” ujar Ahmad Rio Nugraha salah satu masa aksi.
Tak hanya itu, masa aksi juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses pidana atas temuan LHP BPK tahun 2024. Kemudian dalam aspek lingkungan, masa aksi menekan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti segala bentuk penebangan pohon dalam hal apapun dan harus segera diberhentikan sesuai SE Gubernur Jawa Barat tanpa terkecuali.
”Kami menuntut pemerintah daerah untuk menindak beberapa lokasi yang menggunakan mata air tanpa izin resmi untuk kepentingan komersial yang merugikan negara,” tambah masa aksi lainnya, Roy Aldilah.
Suasana aksi semakin menegang ketika masa aksi tidak ditemui oleh Bupati Kuningan. Tanpa diketahui keberadaannya, kesempatan itu Bupati mewakilkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekertariat Daerah, Toni Kusmanto untuk menemui massa.
Dituntut Masa Aksi Anti Korupsi, Bupati Absen
