“Jangan sampai kejadian di satu sekolah menimbulkan trauma bagi siswa di tempat lain. Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama,” katanya menambahkan.
Nuzul menilai, meskipun tujuan program MBG sangat mulia, yakni memastikan anak sekolah mendapatkan asupan gizi seimbang, tapi pelaksanaannya tidak boleh abai terhadap standar keselamatan pangan. Ia menilai insiden seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut, terutama jika tidak segera direspons dengan langkah konkret.
DPRD, kata dia, akan memanggil pihak terkait termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Satgas MBG, dan pengelola dapur yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. “Kami akan memastikan ada pertanggungjawaban dan pembenahan serius. Ini bukan sekadar insiden teknis, tapi menyangkut keselamatan anak-anak kita,” ujarnya.
Insiden dugaan keracunan di Luragung ini menambah daftar panjang tantangan pelaksanaan program MBG di daerah. Sebelumnya, sejumlah kalangan juga telah mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dan sertifikasi laik higiene bagi para penjamah makanan. Kini, tekanan publik semakin kuat agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga menjamin keamanan pangan di setiap piring yang disajikan bagi para siswa. (ali)
