KUNINGAN — Agenda pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Jawa Barat, Hj. Ika Siti Rahmatika, di Desa Bungurberes, Kecamatan Cilebak, Jumat (17/4/2026) membuka potret lain tentang wajah pelayanan publik di tingkat desa. Di balik laporan administrasi yang kerap terlihat rapi, terselip persoalan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Salah satu yang mencuat adalah kasus kematian ternak domba akibat serangan anjing liar. Dalam satu kejadian, 18 ekor domba mati di satu kandang. Bagi warga, ini bukan cuma musibah biasa, melainkan pukulan serius terhadap ekonomi keluarga.
Menanggapi hal itu, Ika menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya hadir dalam memberikan perlindungan bagi peternak. “Ini harus segera ditangani. Tidak bisa dibiarkan berulang tanpa solusi. Perlu ada langkah mitigasi yang jelas, termasuk perlindungan ternak dan bantuan bagi peternak terdampak,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah kondisi infrastruktur jalan, khususnya jalur Ciwaru–Cilebak. Jalan tersebut menjadi satu-satunya akses utama masyarakat, namun kondisinya dinilai jauh dari layak.
“Kalau akses jalannya saja tidak memadai, bagaimana ekonomi bisa bergerak? Ini harus jadi prioritas,” kata Ika. Ia menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, melainkan menyangkut akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi hasil pertanian.
Di sektor pertanian, Ika juga menyoroti belum optimalnya jaringan irigasi dan Jalan Usaha Tani (JUT). Kondisi ini berdampak langsung pada produktivitas petani. Ditambah lagi dengan persoalan pupuk yang kerap dikeluhkan warga, baik dari sisi ketersediaan maupun harga.
“Petani kita ini sudah bekerja keras, tapi tidak ditopang dengan sistem yang memadai. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Tak hanya itu, program sosial juga menjadi perhatian. Ia mengaku menerima banyak keluhan terkait penonaktifan BPJS yang dinilai tidak transparan. Selain itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut belum merata dan kualitasnya perlu dievaluasi.
“Program ini bagus, tapi pelaksanaannya harus tepat sasaran dan berkualitas. Jangan sampai hanya sekadar formalitas,” kata Ika.
Di bidang pemerintahan desa, dinamika pergantian kepala desa yang telah masuk dalam sistem pemerintahan juga dinilai perlu diselesaikan secara transparan. Ia menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas agar tata kelola desa berjalan baik.
Sementara itu, sektor pendidikan masih menghadapi tantangan pemerataan. Beberapa wilayah belum memiliki fasilitas taman kanak-kanak, akses menuju sekolah masih terbatas, dan pembangunan Pesantren Miftahul Hidayah belum rampung.
“Pendidikan ini fondasi. Kalau dari awal sudah timpang, akan berpengaruh ke depan,” ujarnya.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah serangan hama monyet yang merusak lahan pertanian warga. Ika menilai penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Harus ada koordinasi lintas sektor. Tidak bisa hanya dibebankan ke satu pihak saja,” katanya.
Dari seluruh temuan tersebut, Ika menyimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan program pemerintah dengan kondisi riil di lapangan. Ia menegaskan akan mendorong agar seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil pengawasan ini secara konkret dan terukur.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan janji, tapi tindakan nyata,” ujarnya.
Bagi warga Bungurberes, harapan itu kini menggantung pada sejauh mana catatan pengawasan ini benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan. Sebab bagi mereka, persoalan yang disampaikan bukan hal baru, hanya saja, kali ini ada yang mendengar langsung.***
Penulis: Ali ‖ Editor: Ali
