Bandung – Setelah menuai sorotan tajam dari publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat akhirnya sepakat untuk mengevaluasi tunjangan perumahan yang selama ini mereka terima. Nilainya tidak main-main, mencapai Rp44,4 juta per bulan per anggota setelah dipotong pajak.
Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa mengungkapkan keputusan itu diambil usai rapat bersama pimpinan, wakil ketua, dan ketua fraksi di Bandung, Selasa (9/9/2025).
“Kami sepakat bahwa tunjangan perumahan akan dievaluasi. Isu ini memang sudah menjadi perhatian masyarakat dan kami meresponsnya,” ujar Buky.
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menambahkan bahwa tunjangan perumahan merupakan pos paling besar dalam take home pay anggota dewan. Untuk pimpinan nilainya Rp64 juta, sementara untuk anggota Rp62 juta, sebelum dikenakan pajak progresif 30 persen.
“Kami siap tunjangan perumahan ini dievaluasi. Kebetulan saat ini APBD Perubahan 2025 sedang dievaluasi Kemendagri, jadi momen ini sangat tepat,” kata Iswara.
