KUNINGAN — Gelapnya malam di sejumlah sudut Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, bukan sekadar persoalan lampu jalan yang padam. Kondisi itu menjelma simbol mandeknya layanan publik yang dirasakan warga, mulai dari infrastruktur dasar hingga program sosial pemerintah yang dinilai belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Keluhan tersebut mengemuka saat Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ika Siti Rahmatika, turun langsung dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Jumat (23/1/2026). Dalam forum dialog terbuka di balai desa, warga menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Masalah paling kasatmata adalah banyaknya titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang tidak berfungsi. Warga mengaku kondisi gelap pada malam hari mengganggu aktivitas sekaligus menimbulkan rasa tidak aman.
“Kalau malam gelap sekali. Sudah beberapa kali dilaporkan, tapi belum ada perbaikan,” ungkap seorang warga. Menurutnya, minimnya penerangan meningkatkan risiko kecelakaan dan memicu kekhawatiran terhadap keamanan lingkungan.
Namun persoalan Setianegara tidak berhenti pada infrastruktur. Kader dan ibu-ibu PKK mengeluhkan minimnya dukungan program dari pemerintah provinsi. Kegiatan pemberdayaan tetap berjalan, tetapi dengan segala keterbatasan anggaran dan fasilitas.
“Kami tetap bergerak, tapi serba terbatas. Harapannya ada dukungan nyata agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa berkembang,” ujar perwakilan kader.
Di sisi lain, kebingungan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) turut memicu keresahan. Minimnya sosialisasi membuat tenaga honorer dan warga tidak memperoleh kepastian mengenai mekanisme maupun peluang yang tersedia. Kondisi ini menimbulkan simpang siur informasi dan harapan yang tidak jelas.
Persoalan yang paling sensitif muncul dalam penyaluran bantuan sosial. Sejumlah warga menilai bansos belum tepat sasaran akibat ketidaksesuaian data penerima dengan kondisi nyata di lapangan. Dampaknya, kecemburuan sosial meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah mulai tergerus. Masalah serupa juga terjadi pada pendataan Program Indonesia Pintar (PIP) yang dinilai belum transparan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ika menegaskan bahwa temuan di lapangan menjadi bahan evaluasi penting di tingkat provinsi. Ia mendorong pemerintah desa dan instansi terkait segera memperbaiki PJU, memperkuat koordinasi dukungan bagi kader PKK, serta membuka sosialisasi yang jelas terkait kebijakan PPPK.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi dan pendataan ulang bansos serta PIP secara objektif dan partisipatif agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Keberhasilan pembangunan desa bukan hanya soal anggaran, tetapi ketepatan sasaran, transparansi, dan sinergi semua pihak,” ujarnya.
Bagi warga Setianegara, lampu jalan yang padam hanyalah permukaan dari persoalan yang lebih dalam. Selama layanan publik belum berjalan optimal dan kepercayaan masyarakat belum pulih, gelapnya malam di desa itu akan terus menjadi pengingat bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan rakyat. (ali)
