KUNINGAN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus bersama sejumlah organisasi kepemudaan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (17/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak siang tersebut diisi dengan penyampaian berbagai tuntutan terkait sejumlah kebijakan nasional yang dinilai perlu dievaluasi.
Massa aksi menyoroti berbagai persoalan mulai dari isu lingkungan, pelemahan ekonomi, pengelolaan Dana Desa, distribusi BBM bersubsidi, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam aksinya, para mahasiswa mendesak pemerintah pusat agar lebih transparan dan terbuka dalam menjalankan berbagai program strategis nasional.
Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Massa meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut serta menutup dapur MBG yang belum memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi. Mereka juga mendesak pemerintah mengutamakan kualitas dan pemenuhan gizi anak dibanding sekadar mengejar target kuantitas.
Selain itu, massa aksi mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan realokasi Dana Desa untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, serta meningkatkan perlindungan terhadap daya beli masyarakat di tengah tingginya inflasi pangan.
Tak hanya itu, para mahasiswa juga menuntut pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta melakukan revisi terhadap Undang-Undang Polri guna mewujudkan institusi kepolisian yang profesional dan akuntabel.
Massa aksi tidak berlama-lama bertahan di halaman Gedung DPRD Kabupaten Kuningan. Sejumlah anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD, langsung menemui para demonstran dan melakukan dialog secara terbuka di dalam gedung dewan.
Salah satu massa aksi, Roy Aldilah, dalam penyampaian poin tuntutan menegaskan bahwa berbagai program nasional yang dijalankan pemerintah harus benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target semata.
“”Kami meminta agar poin tuntutan ini disampaikan ke DPR RI dan pemerintah pusat. Kami ingin kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak kepada rakyat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi yang dilakukan mahasiswa dan organisasi kepemudaan secara tertib.
Menurutnya, berbagai tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap kondisi bangsa dan daerah.
“Kami akan menyampaikan tuntutan dari teman-teman mahasiswa kepada DPR RI dan pemerintah pusat. Aspirasi yang disampaikan hari ini merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, DPRD Kabupaten Kuningan pada prinsipnya terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, penyampaian aspirasi secara damai dan melalui jalur konstitusional merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga bersama.
“Masukan dari mahasiswa ini tentu menjadi perhatian. Kami berharap berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” katanya.
