KUNINGAN – Pernyataan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka cukup menarik perhatian.
Di tengah mencuatnya kabar Gibran meminta mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto, Nuzul justru melontarkan pernyataan tegas bahwa lebih baik mundur daripada memicu perpecahan di antara anak bangsa.
Sikap tersebut disampaikan, Nuzul, saat dimintai tanggapan mengenai kabar pengunduran diri Gibran yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Seperti diketahui, masyarakat dihebohkan dengan informasi mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri dari posisi orang nomor dua di Indonesia. Kabar tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, setelah Gibran melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu disebut turut membahas dinamika politik yang berkembang, termasuk polemik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran mengutarakan niat untuk mengundurkan diri. Namun, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Di tengah situasi itulah, Nuzul Rachdy menyampaikan pandangannya. Ia menilai Gibran sudah semestinya menyadari persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik dan mengambil sikap secara terbuka.
Bahkan, Zul juga menyinggung putusan MA dan MK yang menurutnya menjadi bagian penting dari polemik tersebut. “Ya, Gibran menyadari terhadap kesalahannya. Ini kan sudah hasil keputusan MA dan MK. Selama ini kan terus berkelit, terutama dari pendukung-pendukungnya. Nah, sekarang mungkin sudah pada saatnya Gibran mengakui kesalahannya,” ujar Nuzul, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, polemik yang terus berkembang dikhawatirkan semakin memperlebar perbedaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia berpandangan pengunduran diri Gibran dapat menjadi salah satu jalan untuk menghindari pembelahan di antara anak bangsa.
“Kalau sekarang sudah menyatakan mengundurkan diri, itu lebih baiklah daripada terjadi pembelahan di antara anak bangsa. Lebih baik dia mundur,” tegasnya.
Tak hanya soal pengunduran diri Gibran, pertanyaan mengenai siapa sosok yang berpotensi menggantikan posisi Wakil Presiden juga turut mengemuka.
Nama Ketua DPR RI, Puan Maharani, ikut disebut dalam spekulasi politik apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri. Namun, ketika dimintai tanggapan apakah PDI Perjuangan akan mendukung skenario tersebut, Nuzul memilih tidak berspekulasi.
Ia menegaskan, persoalan pergantian Wakil Presiden merupakan urusan elite politik di tingkat pusat dan memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.
“Aduh, saya tidak bisa berspekulasi. Itu urusan elite-elite di atas,” jawabnya.
Nuzul juga enggan berandai-andai mengenai figur yang akan menggantikan Gibran. Menurutnya, mekanisme pergantian Wakil Presiden merupakan kewenangan yang telah diatur dalam konstitusi.
“Soal kewenangan Presiden kan, mengajukan dua nama, kemudian dipilih oleh MPR,” jelasnya.
Pernyataan Nuzul memperlihatkan dua sikap yang berbeda dalam menanggapi polemik tersebut. Ia secara terbuka menyampaikan pandangannya mengenai pengunduran diri Gibran, tetapi memilih berhati-hati ketika pembicaraan mulai mengarah pada siapa sosok yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.
Kini, di tengah berkembangnya polemik tersebut, perhatian publik bukan hanya tertuju pada kelanjutan sikap politik Gibran dan Presiden Prabowo, tetapi juga pada bagaimana mekanisme konstitusional akan berjalan apabila pengunduran diri itu benar-benar terjadi. (Icu)
