KUNINGAN – Mantan Wakil Bupati Kuningan sekaligus mantan Calon Bupati Kuningan, Muhammad Ridho Suganda, mengkritik usulan Fraksi PKS DPRD Kuningan yang mendorong penyerahan pengelolaan RSUD Linggajati ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ridho, yang juga menjabat Komisaris Utama RS Hasna Medika Kuningan, menyebut langkah itu janggal.
“Lagian kok aneh. Jujur gagal paham, kenapa harus diserahkan ke provinsi? Sebelum mengeluarkan pernyataan, fraksi PKS sudah komunikasi dengan Bupati belum? Kesan saya, PKS menganggap Bupati tidak sanggup memberi solusi untuk RSUD Linggajati,” kata Ridho, Sabtu (9/8/2025).
Ridho menyinggung slogan pembangunan daerah yang diusung Pemkab Kuningan. “Kan tagline-nya melesat, kok malah hilang aset,” ujarnya.
Menurutnya, RSUD Linggajati adalah aset strategis yang dibangun dengan perjuangan panjang dan tidak seharusnya lepas dari kendali daerah. “Krisis seharusnya jadi momentum untuk berbenah, bukan alasan menyerahkan aset,” kata Ridho.
Secara teori, Ridho mengaku sejalan dengan gagasan dari Inisiator Gerakan KITA, Ikhsan Marzuki, bahwa sektor swasta bisa dilibatkan dalam pelayanan publik. Namun, kata dia, kemitraan itu harus tepat sasaran. “Kalau sakit jantung jangan dikasih obat batuk. Artinya, kalau masalahnya ada di lahan atau ketersediaan dokter spesialis, ya Pemda harus berani menganggarkan untuk itu,” ujarnya.
Ia menekankan, status lahan RSUD yang masih milik desa menjadi hambatan utama yang harus diselesaikan. “Percuma saja kita kerjasama kalau lahannya masih tetap milik desa,” kata Ridho.
Ridho juga menyoroti posisi politik PKS yang merupakan salah satu partai pengusung Bupati. “Intinya mah, masa PKS segitu pesimisnya sama Pak Bupati. Kumaha partai pengusung teh…,” sindirnya. (ali)
