Golkar Apresiasi Penyusunan RPJMD Kuningan 2025–2029, Sampaikan 14 Catatan Strategis Pembangunan

KUNINGAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kuningan memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Dokumen yang dinilai disusun secara sistematis dan komprehensif ini dianggap sebagai fondasi arah pembangunan lima tahun ke depan, sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mendorong kemajuan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi, juru bicara Fraksi Golkar, Raka Maulana Wijaya, menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan “pedoman hidup pembangunan” Kabupaten Kuningan.

“RPJMD ini harus realistis, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Orientasinya jelas: kesejahteraan dan kemajuan bersama,” ujar Raka.

Golkar juga menyampaikan 14 catatan strategis sebagai masukan sekaligus harapan terhadap optimalisasi implementasi RPJMD yang sedang dibahas dalam bentuk Raperda.

Tujuh Sorotan Utama Fraksi Golkar

1. Cegah Ketimpangan Perencanaan dan Eksekusi
Fraksi Golkar mengkritisi ketidaksesuaian yang kerap terjadi antara perencanaan dan implementasi pembangunan. Menurut Raka, hambatan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antar-OPD, dan kualitas SDM yang belum merata sering menjadi penghambat.
“RPJMD harus disusun dengan pendekatan yang cermat, terarah, dan terukur,” tegasnya.

2. SDM adalah Kunci
Pembangunan SDM dianggap sebagai prioritas utama. Golkar mendorong pemerataan akses pendidikan, pelatihan vokasi, peningkatan kapasitas ASN, serta beasiswa afirmatif bagi generasi muda Kuningan.
“Tanpa SDM unggul, mustahil potensi daerah bisa dioptimalkan,” kata Raka.

3. Fokus pada Sektor Unggulan Berkelanjutan
Investasi harus diarahkan pada sektor-sektor berbasis potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri olahan. Namun, pendekatan pembangunan harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan nilai kearifan lokal.

4. Sinkronisasi Antar Dokumen Pembangunan
Fraksi Golkar menuntut kejelasan teknis bagaimana RPJMD akan disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, serta dengan dokumen strategis lainnya seperti revisi RTRW, terutama menyangkut Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), termasuk pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

5. Konkretkan Visi “Kuningan Melesat”
Visi besar Pemkab, Kuningan Melesat, dinilai harus diwujudkan melalui reformasi pelayanan publik yang cepat dan inklusif, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Target makro seperti pertumbuhan ekonomi 5,91%, penurunan kemiskinan ke angka 8,26%, dan pengangguran ke 7,21% harus dibarengi dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang konkret.

6. Dukungan pada 10 Program Unggulan Daerah
Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap sepuluh program unggulan Pemkab Kuningan seperti Ngaji Diri, Gema Sadulur, Jawara Tani, Someah ka Semah, Pertama, Nata Daya, Tatapakan Jati, Ajeg Timbangan, Pasar Raya, dan Abdi Negara.
“Program ini lahir dari akar rumput. Wajib kita dukung dan kawal bersama,” ujar Raka.

7. Sinergi dan Evaluasi Berkelanjutan
Keberhasilan RPJMD sangat tergantung pada soliditas hubungan antara eksekutif dan legislatif. Golkar mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap capaian program RPJMD sebelumnya untuk dijadikan tolak ukur. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta disebut perlu diperkuat untuk membuka akses investasi yang lebih luas.

Komitmen untuk RPJMD yang Representatif

Mengakhiri pandangannya, Fraksi Partai Golkar menekankan bahwa RPJMD 2025–2029 harus menjadi solusi atas berbagai persoalan masa lalu, serta menjadi jawaban atas potensi dan tantangan pembangunan ke depan.

“Jangan biarkan dokumen ini hanya berhenti di tataran formalitas. Ini harus menjadi komitmen bersama untuk membangun Kuningan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan benar-benar melesat,” ujar Raka.

Golkar juga berharap pembahasan Raperda RPJMD dapat berlangsung secara partisipatif dan komprehensif, agar benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan. (ali)