KUNINGAN — Kunjungan kerja Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rokhmat Ardiyan, ke Kabupaten Kuningan, kemarin, bukan hanya agenda seremonial. Dalam rangkaian peninjauan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), gudang Bulog, hingga dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terlihat satu benang merah yang mencolok, kekompakan politik antara Rokhmat Ardiyan dan Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani.
Keduanya hampir tak terpisahkan di setiap titik kunjungan. Di Desa Bandorasa Wetan, Kecamatan Cilimus, misalnya, Rokhmat dan Tuti berjalan berdampingan meninjau bangunan KDMP yang disebut-sebut akan menjadi simpul baru hilirisasi pangan dan energi desa. Sesekali mereka berdiskusi singkat, lalu berhenti untuk menyimak penjelasan teknis dari perangkat desa atau dinas terkait.
Rokhmat Ardiyan menyebut KDMP sebagai perpanjangan tangan kebijakan nasional yang didorong Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya koperasi desa sebagai penghubung antara produksi dan distribusi, sekaligus sebagai instrumen memangkas rantai pasok yang selama ini membebani petani.
“Ini bukan sekadar koperasi. Ini pusat distribusi, pusat pengolahan, bahkan bisa masuk ke energi terbarukan seperti bioetanol dari sekam,” kata Ardiyan.
Di titik ini, Tuti tak hanya mendampingi. Ia beberapa kali menimpali, terutama ketika pembahasan menyentuh dampak langsung ke petani. Menurut dia, kehadiran koperasi di desa akan memangkas ketergantungan petani pada tengkulak dan memperpendek jarak ke pasar.
“Komoditas seperti kapulaga, pala, cengkeh itu selama ini rantainya panjang. Dengan koperasi, petani tidak lagi kesulitan menjual hasil panen,” ujarnya.
Kehadiran keduanya di lokasi pembangunan KDMP juga diikuti Komandan Kodim 0615/Kuningan, Letkol Arh. Hafda Prima Agung. Ia memastikan keterlibatan TNI dalam pengawasan pembangunan infrastruktur koperasi. Targetnya ambisius, 250 titik koperasi berdiri pada 2026, dengan sebagian rampung sebelum akhir Juli.
Dari Bandorasa Wetan, rombongan bergeser ke gudang Bulog di kawasan yang sama. Di sini, narasi berubah dari pembangunan ke ketahanan. Namun pola interaksi Ardiyan–Tuti tetap serupa saling menguatkan.
Data yang dipaparkan menunjukkan stok beras di gudang mencapai 7.171 ton, sedikit melampaui kapasitas tampung 7.000 ton. Secara keseluruhan, Bulog menguasai hampir 290 ribu ton cadangan beras dari hasil penyerapan gabah petani.
Ardiyan menyebut angka itu sebagai bantalan penting di tengah ketidakpastian global. Ia mengaitkannya dengan geopolitik dan ancaman cuaca ekstrem yang bisa mengganggu produksi pangan.
“Kalau cadangan kuat, kita tidak mudah goyah,” ujarnya.
Tuti, di sisi lain, memilih fokus pada detail yang lebih membumi. Ia menyoroti keberadaan hampir 3.000 ton beras lama dari tahun sebelumnya yang masih tersimpan.
“Masih layak konsumsi, tapi sebaiknya segera disalurkan agar mutunya tetap terjaga,” katanya.
Nada yang sama terlihat saat keduanya meninjau dapur MBG di SPPG Yayasan Guna Insan Mandiri. Di ruang dapur yang dipenuhi peralatan stainless dan lemari pendingin, Ardiyan lebih banyak berbicara soal standar gizi, protein, sayur, dan pengurangan bahan pengawet. Ia beberapa kali menegaskan bahwa program ini adalah “investasi jangka panjang”.
Namun lagi-lagi, Tuti hadir sebagai penyeimbang. Ia tak menampik bahwa implementasi di lapangan masih menyisakan pekerjaan rumah. Dari standar bangunan hingga fasilitas dapur, menurut dia, masih perlu penyesuaian dengan SOP terbaru.
“Setiap dapur ada kekurangan. Itu yang terus kami evaluasi,” ujarnya.
Di SDN Bandorasa Wetan 1, keduanya kembali tampil kompak saat berdialog dengan guru dan siswa. Ardiyan berbicara tentang masa depan generasi, sementara Tuti mengingatkan realitas yang lebih mendesak yaitu angka stunting yang masih meningkat di Kuningan.
“Kalau program ini jalan tapi stunting masih tinggi, berarti ada yang harus diperbaiki,” kata Tuti.
Interaksi semacam itu memperlihatkan relasi yang tidak sekedar formal antara legislator pusat dan eksekutif daerah. Ardiyan beberapa kali secara terbuka mengapresiasi Tuti, menyebutnya konsisten mengawal program pemerintah pusat. Sebaliknya, Tuti tampak memberi ruang bagi Ardiyan untuk menegaskan posisi politiknya, tanpa kehilangan peran sebagai pengambil kebijakan daerah.
Dalam lanskap politik lokal, kemesraan ini bukan tanpa arti. Dengan latar belakang partai yang sama yaitu Partai Gerindra, keduanya seperti sedang merawat satu jalur koordinasi yang relatif mulus antara pusat dan daerah.
Di lapangan, itu diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, program berjalan, pengawasan ada, dan narasi politik tersampaikan. ***
