Sosialisasi ini juga menjadi ruang diskusi terbuka, di mana peserta menyampaikan beragam pengalaman dan persoalan yang dihadapi perempuan di lingkungannya. Dari kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan usia anak, hingga keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi.
Warga yang hadir menyambut baik kegiatan ini. Banyak di antaranya mengaku baru mengetahui bahwa perempuan korban kekerasan memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum, konseling, hingga pendampingan oleh pemerintah.
“Baru kali ini tahu kalau ada perda yang secara khusus melindungi perempuan. Kami merasa diperhatikan,” ujar Yayah, warga Babakanmulya yang ikut dalam acara tersebut.
Hj. Ika berharap Perda ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen formal, tetapi benar-benar menjadi alat perubahan sosial yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
“PDI Perjuangan berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan. Ini bukan sekadar program, tapi perjuangan ideologis yang harus terus hidup,” pungkasnya. (ali)
