KUNINGAN – Wajah pelayanan publik dan infrastruktur di wilayah pinggiran Kabupaten Kuningan tampaknya masih menyisakan banyak noktah merah. Mulai dari urusan perut berupa distribusi pangan, sengkarut data kemiskinan, hingga rusaknya urat nadi pengairan sawah mengemuka dalam forum Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciwaru, Minggu (7/6/2026).
Kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan efektivitas program kerja eksekutif ini dipimpin langsung oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika, SE. Di hadapan legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XIII tersebut, jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, beserta puluhan warga lokal kompak meluapkan unek-unek terkait lambannya intervensi pembangunan dari pemerintah.
Isu yang paling menyedot perhatian dan memicu perdebatan hangat adalah hancurnya fasilitas saluran irigasi di blok Daweuan Ciplung. Warga mengeluhkan adanya kerusakan struktural yang menyumbat pasokan air ke areal persawahan. Bagi mayoritas penduduk Ciwaru yang menggantungkan hidup pada sektor agraris, kerusakan irigasi ini bukan perkara sepele karena berdampak linier pada anjloknya produktivitas lahan dan ancaman gagal panen massal.
Rapor Merah Penerangan Jalan dan Sengkarut Data Bansos
Selain sektor pertanian, kondisi fisik lingkungan desa tak luput dari kritik dalam forum pengawasan pemerintahan tersebut. Warga mengeluhkan minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa ruas jalan protokol desa. Saat malam tiba, kawasan tersebut gelap gulita, yang tidak hanya melumpuhkan mobilitas ekonomi warga tetapi juga memperbesar risiko kerawanan tindakan kriminalitas jalanan.
Bergeser ke sektor jaring pengaman sosial, masalah klasik mengenai akurasi data Bantuan Sosial (Bansos) kembali meledak. Warga mempertanyakan kredibilitas pendataan yang dinilai tidak objektif dan salah sasaran. Di lapangan, riak-riak sosial bermunculan lantaran warga berkecukupan justru terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara warga miskin yang kelaparan malah terdepak dari daftar penerima.
Meskipun petugas lapang berdalih bahwa distribusi bantuan sudah baku mengikuti instruksi dan basis data dari pemerintah pusat, warga menilai simpul masalahnya ada pada kemalasan birokrasi daerah dalam melakukan pembaruan (updating) data sosial secara riil di lapangan.
Porsi Makan Bergizi Gratis Dipertanyakan
Sentimen kritis warga juga menyasar pada implementasi kebijakan nasional terbaru, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah orang tua murid yang hadir dalam pertemuan itu secara blak-blakan menyoroti penurunan kualitas dan kuantitas menu makanan yang didistribusikan ke anak-anak mereka. Muncul kecurigaan bahwa porsi makanan mulai disunat di tingkat vendor penyedia jika dibandingkan dengan masa awal peluncuran program.
Menanggapi rentetan komplain dalam agenda pengawasan ini, Ika Siti Rahmatika mencatat sejumlah rekomendasi taktis. Terkait problem irigasi Daweuan Ciplung, ia mendesak adanya identifikasi kerusakan dan perbaikan darurat berskema padat karya dengan melibatkan kelompok tani lokal sembari menunggu anggaran rehabilitasi permanen dari provinsi.
Sementara untuk evaluasi program MBG dan bansos, politisi perempuan PDI Perjuangan ini menegaskan pentingnya memperketat fungsi kontrol terhadap dapur produksi serta melakukan audit data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala. Bagi Ika, catatan dari Desa Ciwaru ini menjadi potret utuh evaluasi pemerintahan yang akan ia bawa ke meja parlemen di Bandung untuk menagih komitmen perbaikan pelayanan publik dari jajaran eksekutif. ***
